Ganti Gorden di Rumah Dinas DPR Rp48,7 Miliar, Formappi: Dukung Produk Dalam Negeri Harus Boros?

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti pernyataan Sekjen DPR Indra Iskandar soal anggaran pengadaan gorden Rp48 miliar.

Pihak DPR menyebut gorden tersebut terakhir kali diganti pada 2009, dan ingin memberdayakan produk dalam negeri.

"Informasi ini juga perlu dicek ulang, karena seingat saya tahun-tahun itu kompleks perumahan DPR sedang dalam tahap renovasi."

Baca juga: Sekjen PDIP: Big Data 110 Juta Enggak Perlu Dibahas Lagi, Sudah Terbantahkan dengan Sendirinya

"Baru selesai direnovasi pada 2011," kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Selasa (29/3/2022).

Alasan Indra yang mengatakan gorden yang akan dibeli berasal dari produk dalam negeri, kata Lucius, juga tak bisa jadi pembenaran proyek pengadaan gorden.

"Seolah-olah kita harus menerima pemborosan anggaran hanya karena mau mendukung produk dalam negeri?"

Baca juga: Puan Maharani Buka Peluang Duet dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024, Ini Kata Sekjen PDIP

"Jika gorden yang mau disediakan berasal dari produk di dalam negeri, harusnya anggarannya bisa ditekan sedemikian rupa agar tak menyedot terlalu banyak APBN," tuturnya.

Apalagi, kata Lucius, kondisi perekonomian bangsa belum pulih secara penuh.

"Kemudian fenomena kelangkaan minyak goreng, serta berbagai barang kebutuhan pokok lain, seharusnya merupakan indikator utama bagi DPR untuk mempertimbangkan proyek-proyek tidak mendesak apalagi untuk pihak sendiri," paparnya.

Baca juga: Sekjen PDIP Bilang Masalah Minyak Goreng Bisa Dorong Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

Dia pun mengatakan, karena selalu membahas anggaran bersama pemerintah, DPR seharusnya paling paham tentang kebutuhan anggaran yang mendesak di tahun 2022.

"Pengetahuan terkait kebutuhan mendasar anggaran negara mestinya tercermin dalam kebijakan internal DPR, agar mereka tak justru mengubah nafsu bermewah-mewah dan narsis," beber Lucius.

Sekjen: Terakhir Diganti Tahun 2009

Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan penganggaran puluhan miliar untuk pengadaan gorden di rumah dinas anggota Dewan di Kalibata.

Indra mengungkapkan, sejak 2020 pihaknya banyak menerima keluh kesah dari anggota DPR yang menempati rumah dinas, karena banyak gorden yang rusak.

Bahkan, ada pula yang rumah dinas yang tak memiliki gorden dan vitrase.

Baca juga: Hari Ini KPK Jadwalkan Pemeriksaan Andi Arief dalam Kasus Suap Bupati Penajam Paser Utara

Indra menyebut, terakhir kali pergantian gorden dilakukan pada 2009 atau sekitar 13 tahun lalu.

"Perlu saya jelaskan bahwa sejak tahun 2020, memang banyak permintaan dari anggota dewan kepada Kesekjenan untuk pergantian gorden dan vitrase, di rumah jabatan yang sudah sangat tidak layak."

"Karena saya sudah sampaikan gorden itu terakhir diganti, ada pergantian sebagian di tahun 2009."

Baca juga: Dijadwalkan Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi, Andi Arief Bilang Jubir KPK Bikin Berita Hoaks

"Sudah sekitar 12-13 tahun yang lalu," ungkap Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Indra menjelaskan, sebenarnya Kesetjenan DPR telah mengajukan anggaran untuk merenovasi rumah jabatan sejak 2019.

Namun, pagu anggaran yang diberikan pemerintah melalui Kemenkeu tidak mencukupi, sehingga pengadaan gorden dan vitrase baru bisa terlaksana tahun ini.

Baca juga: Andi Arief Mengaku Tak Terima Surat Panggilan, Jubir KPK: Sudah Dikirim ke Rumah di Cipulir

"Sehingga kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian rumah gorden-gorden anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun."

"Ada pengadaan gorden sebagian itu di tahun 2009," jelas Indra.

Pengadaan barang, lanjut Indra, dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 28 Maret 2022: Dosis I: 195.958.039, II: 157.974.507, III: 20.134.645

Dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp48,7 miliar itu bakal digunakan untuk pengadaan gorden di 505 rumah jabatan, atau sekitar Rp80 juta per rumah.

"Gorden ini kami lakukan dengan mekanisme lelang terbuka, dan menekankan di dalam RKS sangat jelas dua kali saya rapat, adalah harus berazaskan kepentingan produksi dalam negeri, itu ditegaskan dalam RKS-nya," beber Indra.

Sebelumnya, DPR menganggarkan Rp48,7 miliar untuk membeli gorden.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Bilang Pemecatan Terawan oleh IDI Tidak Sah, Ini Alasannya

Penganggaran penggantian gorden tercantum dalam situs LPSE DPR.

Tender diberi nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata' dengan kode tender 732087.

Sedangkan untuk pelapisan aspal hotmix area kompleks DPR, DPR menganggarkan Rp11 miliar. (Reza Deni)