Sekjen PDIP: Big Data 110 Juta Enggak Perlu Dibahas Lagi, Sudah Terbantahkan dengan Sendirinya

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR Puan Maharani, bertemu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Bali, beberapa waktu lalu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan antara keduanya tak membicarakan big data yang sempat diungkapkan Luhut soal percakapan 110 juta netizen yang mendukung penundaan Pemilu 2024.

"Kalau big data 110 juta udah enggak perlu dibahas lagi, karena sudah terbantahkan dengan sendirinya," kata Hasto saat ditemui di kawasan GBK Senayan, Jakarta, Minggu (27/3/2022).

Baca juga: Minta Budi Gunadi Turun Tangan, Komisi IX DPR: Mantan Menkes Saja Bisa Dipecat, Apalagi yang Lain?

Menurut Hasto, pertemuan itu terkait kapasitas Luhut sebagai menteri yang membidangi urusan maritim dan investasi.

Sehingga, kapasitas Luhut sebagai pembantu Presiden bertemu dengan Ketua DPR.

"Tetapi apa pun, Pak Luhut ini kan juga kapasitasnya sebagai Menko berkaitan dengan investasi, maritim."

Baca juga: Pemecatan Terawan Dinilai Bisa Bikin Dokter Takut Berinovasi, DPR Bakal Revisi UU Praktik Kedokteran

"Sehingga hal-hal yang dibahas dalam kapasitas beliau sebagai pembantu Presiden dan Mbak Puan sebagai ketua DPR RI," terang Hasto.

Sebelumnya, Luhut mengaku memiliki big data dari rakyat Indonesia yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

“Kita kan punya big data, dari big data itu, 110 juta itu macam-macam, dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” ucap Luhut saat wawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier.

Baca juga: KRONOLOGI Dua Marinir Gugur Diserang KST Papua Pakai Granat dan Pelontar Hasil Rampasan

Dari big data tersebut, kata Luhut, masyarakat kelas menengah ke bawah tak ingin ada kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024.

"Kalau di bawah, (masyarakat) menengah bawah ini itu pokoknya ingin tenang, bicaranya ekonomi."

"Tidak mau lagi seperti kemarin, karena tidak mau lagi kita sakit gigi dengar ‘kampret’, ‘kecebong’, ‘kadrun’ lah, itu kan menimbulkan tidak bagus,” bebernya.

Baca juga: Munarman Dituntut Hukuman Delapan Tahun Bui, Status Tulang Punggung Keluarga Jadi Hal Meringankan

Luhut juga mengklaim masyarakat menyoroti besarnya anggaran pemilu dan pilkada serentak 2024 yang mencapai Rp110 triliun, di kala situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19.

“Sekarang kita coba tangkap dari publik, itu bilang kita mau habisin Rp110 triliun lebih untuk memilih ini keadaan begini, ngapain sih?"

"Rp110 triliun untuk pilpres dengan pilkada, kan serentak. Nah, itu yang rakyat ngomong,” cetus Luhut. (Fransiskus Adhiyuda)