KPK Setuju Koruptor di Atas Rp100 Miliar Dihukum Mati, dan Hasil Korupsi Dikembalikan ke Negara

Lembaga antirasuah menilai hukuman mati kepada para koruptor sebagai bagian dari pemberian efek jera.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/ABDUL QODIR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setuju dengan usulan koruptor yang merugikan negara lebih dari Rp100 miliar, dituntut hukuman mati. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setuju dengan usulan koruptor yang merugikan negara lebih dari Rp100 miliar, dituntut hukuman mati.

Lembaga antirasuah menilai hukuman mati kepada para koruptor sebagai bagian dari pemberian efek jera.

"Para pelaku korupsi dihukum berat sebagai efek jera tentu kami sepakat."

Baca juga: Minta Budi Gunadi Turun Tangan, Komisi IX DPR: Mantan Menkes Saja Bisa Dipecat, Apalagi yang Lain?

"Namun jaksa dalam menuntut terdakwa maupun hakim ketika memutus, harus ada landasan normatifnya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (28/3/2022).

Ali menerangkan, ancaman hukuman mati saat ini sudah diatur secara normatif dalam UU Tipikor.

"Dengan kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor," ujarnya.

Baca juga: Pemecatan Terawan Dinilai Bisa Bikin Dokter Takut Berinovasi, DPR Bakal Revisi UU Praktik Kedokteran

Ali menekankan, kebijakan KPK saat ini tidak hanya berfokus pada menjebloskan para koruptor ke dalam penjara.

KPK, lanjutnya, juga fokus mengupayakan supaya hasil korupsi dapat dikembalikan ke negara sebagai bagian dari pemberian efek jera untuk para koruptor.

"Upaya yang dilakukan melalui optimalisasi peran unit Asset Tracing pada Direktorat Pengelolaan Barang bukti dan Eksekusi/ Labuksi maupun unit Forensic Accounting pada Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi."

Baca juga: KRONOLOGI Dua Marinir Gugur Diserang KST Papua Pakai Granat dan Pelontar Hasil Rampasan

"Dalam men-support kerja sejak pada proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan," tuturnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengusulkan Kejaksaan Agung menuntut hukuman mati kepada koruptor di atas Rp100 miliar.

"Kami sangat mendukung tuntutan jaksa yang tinggi dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang nilainya besar."

Baca juga: Bakal Nikahi Adik Jokowi, Anwar Usman: Itu Hak Mutlak Allah

"Mungkin nanti dikategorisasi saja pak, dibikin standar, di atas Rp100 M tuntutannya hukuman mati atau seumur hidup, dibikin kategorisasi," usulnya, dalam RDP dengan Kejaksaan Agung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2022).

Habiburokhman menilai hukuman tersebut dapat menimbulkan efek jera, sekaligus menyelamatkan keuangan negara akibat tipikor.

"Jadi tetap saja efek penjeraannya dapat dan pengembalian kerugian negaranya dapat," tuturnya.

Baca juga: Kasus Naik ke Penyidikan, Polisi Masih Buru Saifuddin Ibrahim

Politisi Gerindra itu juga mengusulkan strategi penyelamatan keuangan negara tak hanya dilakukan dalam kasus tipikor.

"Tapi tindak pidana di bidang ekonomi lain yang secara prinsip merugikan keuangan negara, merusak sistem ekonomi negara," bebernya. (Ilham Rian Pratama)

Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved