Kuasa Hukum Napoleon Minta Kasus Penganiayaan M Kece Diselesaikan Secara Restorative Justice

Permintaan itu dilayangkan karena Muhammad Kece maupun Napoleon Bonaparte telah sepakat berdamai.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews
Ahmad Yani, kuasa hukum Irjen Napoloen Bonaparte, meminta perkara penganiayaan kliennya terhadap Muhammad Kece, diselesaikan secara keadilan restoratif alias restorative justice. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ahmad Yani, kuasa hukum Irjen Napoloen Bonaparte, meminta perkara penganiayaan kliennya terhadap Muhammad Kece, diselesaikan secara keadilan restoratif alias restorative justice.

Atas hal itu, pihaknya meminta proses persidangan yang melibatkan kliennya itu dapat dihentikan.

Permintaan itu dilayangkan oleh Yani seraya menagih komitmen dari Jaksa Agung dan Kapolri, dalam mengedepankan upaya penyelesaian hukum melalui mekanisme tersebut.

Baca juga: Densus 88 Ciduk Tiga Tersangka Teroris Pendukung ISIS, Salah Satunya Niat Beraksi di Gedung DPR

"Ada yang disebut restorative justice."

"Apakah yang ditandatangani pada 21 Juli oleh Jaksa Agung berlanjut tidak di negara Indonesia?"

"Begitu juga surat edaran yang dikeluarkan Kapolri."

Baca juga: Zona Merah Covid-19 di Indonesia Kembali Raib, Kuning Naik, Oranye Turun

"Begitu juga janji Kapolri pada fit and proper tess di Komisi III," kata Yani dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (17/3/2022).

Permintaan itu dilayangkan karena Muhammad Kece maupun Napoleon Bonaparte telah sepakat berdamai.

Hal itu dibuktikan oleh tim kuasa hukum dengan adanya tiga lembar surat pernyataan damai dan pencabutan laporan yang ditandatangani oleh keduanya memakai materai.

Baca juga: Zona Hijau Covid-19 di Indonesia Nihil Tiga Pekan Beruntun Meski Kasus Terus Melandai

Bahkan mereka mengaku telah menyurati Kapolri yang juga dialamatkan kepada Jaksa Agung.

"Sesungguhnya jauh persidangan ini belum dimulai pada waktu proses BAP, kita juga sudah mengajukan surat kepada Kapolri yang juga tembusannya kepada Jaksa Agung."

"Dan sesungguhnya saya sudah baca berkas perkara, ada tiga lembar surat pernyatan itu yang tidak dimasukkan rangkaian berkas perkara," bebernya.

Baca juga: Elite Parpol Usul Tunda Pemilu 2024, Busyro Muqoddas: Keledai Politik, Tak Belajar dari Masa Lalu

Atas hal itu, Yani meminta majelis hakim agar surat pernyataan perdamaian yang berjumlah tiga lembar itu dapat dijadikan pertimbangan majelis hakim.

Terlebih, kata Yani, perkara yang melibatkan kliennya ini sensitif dan dapat memicu kegaduhan sertta masalah sosial.

"Seharusnya perkara ini tidak dibawa ke pengadilan, tapi ini sudah dibawa ke pengadilan," ucapnya. (Rizki Sandi Saputra)

Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved