Label Halal

Aqil Irham Sebut Pihaknya tak Ambil Alih Peran MUI dalam Terbitkan Sertifikasi Halal

Kepala BPJPH Kemenag Aqil Irham menegaskan pihaknya netral dan tak mengambil peran MUI di label halal.

Penulis: Ramadhan L Q | Editor: Valentino Verry
warta kota/ramadhan LQ
Kepala BPJPH Kemenag Aqil Irham menjelaskan alasan perubahan label halal dalam talkshow berjudul 'Mengapa Logo Halal Diganti', melalui Zoom Meeting, Selasa (15/3/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Muhammad Aqil Irham mengatakan, pihaknya tak mengambil alih peran Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam menerbitkan sertifikasi halal untuk sebuah produk.

Hal itu ia ungkapkan dalam Tribun Series Live Talkshow: Mengapa Logo Halal Diganti, melalui Zoom Meeting, Selasa (15/3/2022).

Baca juga: Pencemaran Abu Batu Bara, PT KCN Wajib Perbaiki Pengelolaan Lingkungan Sebanyak 32 Item

"Klarifikasi, BPJPH tidak mengambil alih. Di dalam proses sertifikasi, BPJPH tidak sendiri, BPJPH bersama tiga aktor (badan/lembaga) utama," ujar Aqil Irham.

Adapun tiga badan atau lembaga itu antara lain BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Badan atau lembaga tersebut, kata Aqil Irham, memiliki kewenangannya masing-masing.

"BPJPH wilayah administratif. Lembaga Pemeriksa wilayah akademik, wilayah kajian ilmiah, menurut ilmu pengetahuan dan teknologi," kata dia.

Lalu, MUI sebagai lembaga yang menjalankan fungsi keagamaan, menjalankan kewenangan fatwa agama ya, fatwa hukum islam tentang produk itu," sambungnya.

Label halal lama (kiri) dan Label Halal Indonesia yang baru (kanan).
Label halal lama (kiri) dan Label Halal Indonesia yang baru (kanan). (Kolase foto/Tribun Timur)

Proses sertifikasi halal dimulai dari BPJPH. Setelah masuk di BPJPH, pelaku usaha mendaftar secara online.

Kemudian prosesnya jika sudah diverifikasi hingga dokumennya lengkap, akan dikirim ke LPH.

"Lalu, LPH bekerja sesuai dengan kompetensinya, melakukan pemeriksaan, kalau cukup diperiksa selesai, selesai. Kalau tidak cukup, nanti laboratorium yang akan menentukan. Lalu hasilnya dikirim ke MUI," tutur Aqil Irham.

Baca juga: Sudah Beroperasi Sejak 2017, Praktik Pabrik Oli Palsu di Penjaringan Terbongkar

"MUI mengadakan sidang fatwa yang dilakukan oleh komisi fatwa MUI. Kalau sudah memenuhi ketentuan syariat agama Islam, maka hasilnya berupa ketetapan halal. Atas dasar itu, maka BPJPH mengeluarkan SH atau sertifikat halal," lanjutnya.

Menurut Aqil Irham, proses sertifikasi halal itu menjadi kerja sinergi antar badan atau lembaga.

"Walaupun otoritas sertifikasi halalnya sudah valid dari MUI ke BPJPH, namun kewenangan MUI tidak hilang, kewenangannya ada pada wilayah agama, dalam hal ini fatwa halal," pungkas dia.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved