Pelayanan Publik
Tjahjo Kumolo Minta ASN Harus Mempunyai Orientasi untuk Memberikan Pelayanan Terbaik ke Masyarakat
Menpan dan RB Tjahjo Kumolo puji perolehan DPMPTSP DKI Jakarta atas penghargaan enyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima dengan nilai A.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho
WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Tjahjo Kumolo mengapresiasi perolehan DPMPTSP DKI Jakarta atas penghargaan penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima dengan nilai tertinggi atau A.
Dia mengingatkan lembaga pemerintah pusat maupun daerah harus konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Setiap aparatur negara harus mempunyai orientasi yang sama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Tjahjo dalam siaran YouTube Kemenpan dan RB pada Jumat (11/3/2022).
Tjahjo menyampaikan pesan Presiden Jokowi bahwa jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam diri.
Baca juga: Tjahjo Kumolo Berharap Mars dan Himne KPK Bikin Semangat Berantas Korupsi
Baca juga: Wajibkan PNS Ikut Diklat Bela Negara, Tjahjo Kumolo: Masih Banyak Tidak Pro Pancasila
Baca juga: Tjahjo Kumolo Tambah Tugas ASN, Selain Layani Masyarakat juga Jadi Tentara Cadangan
Tjahjo berujar bahwa bukan zamannya lagi aparatur negara seperti pejabat zaman kolonial, yakni minta dilayani, sehingga para ASN harus melayani masyarakat.
Selain itu, sluruh jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah juga harus menguatkan employer branding Bangga Melayani Bangsa.
“Jangan ada lagi ego sektoral, ego daerah dan ego ilmu, yang dipikirkan adalah bagaimana ASN bangga melayani bangsanya dengan baik,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Tjahjo mengimbau kepada seluruh ASN di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah agar melayani dan menyerap aspirasi setiap masyarakat.
BERITA VIDEO: Kisah Kepala Kanim Depok Fahrul Novry, Karir di Imigrasi Hingga Menikah dengan Pramugari VVIP
Hal ini bertujuan untuk memberi kemudahan dalam mengurus berbagai permasalahan khususnya yang menyangkut layanan dasar maupun hal-hal terkait masalah investasi.
“Terima Kasih atas peran Kementerian/Lembaga dan juga semua daerah mulai Provinsi sampai tingkat Kelurahan dan Desa. Semoga Indonesia akan bisa mampu pemerintahannya di semua jajaran dapat melayani masyarakat dengan cepat dan dengan baik,” ujarnya.
Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional dan berkeadilan.
“Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani,” katanya.
Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 1054 tahun 2021, lokus evaluasi pelayanan publik dilakukan di 84 Unit Pelayanan Publik (UPP) pada tingkat Kementerian dan Lembaga; 34 UPP pada tingkat Provinsi dan 514 UPP pada tingkat Kabupaten/ Kota.