Tak Ingin Ada Gizi Buruk, Pemprov DKI Salurkan Bantuan untuk Anak Rutin Lewat KAJ

Hal itu semua dikatakan Premi untuk menanggapi rilis BPS Provinsi DKI Jakarta terkait adanya 6.000 anak yang mengalami gizi buruk dan stunting. Kata dia, Pemprov DKI Jakarta juga telah menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) lain untuk menangani gizi anak-anak.

Baca juga: Jaga Asupan Nutrisi Harian untuk Performa Olahraga Maksimal

“Kalau Dinsos ada progrtam bansos KAJ dan kelurahan ada giat Posyandu, serta Dinkes juga pasti ada,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Legislator DKI Jakarta menyoroti adanya ribuan balita yang mengalami gizi buruk dan stunting di Ibu Kota. Hal itu sebagaimana rilis yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta pada akhir Januari 2022 lalu.

Untuk wilayah Jakarta Timur menyumbang kasus balita gizi buruk tertinggi, yakni 1.826 balita; disusul Jakarta Barat ada 1.823 balita; Jakarta Pusat 989 balita; Jakarta utara 498 balita dan Jakarta Selatan 108 balita. Sedangkan Pemerintah DKI Jakarta sendiri menargetkan angka stunting turun hingga 0 persen.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, dari paparan BPS tahun 2020 yang dipublikasikan Januari 2022 kemarin, ada 6.047 anak yang mengalami gizi buruk. Dia mempertanyakan, kinerja Pemprov DKI Jakarta untuk menjamin hak-hak dasar anak dalam pemenuhan gizi mereka.

Baca juga: Hujan Deras, Perumahan Elite di GDC Depok Terendam Banjir Hingga 50 Cm

Hal ini, kata dia, bertolak belakang dengan nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dimiliki DKI hingga puluhan triliun rupiah.

“Jakarta adalah kota yang memiliki anggaran belanja terbesar di Indonesia, seharusnya Pemprov DKI Jakarta memiliki dana yang cukup untuk memprioritaskan program-program yang dapat menekan angka kasus gizi buruk dan stunting ini,” kata August.