Gembong Warsono: Selalu Kritik Gubernur Anies Basedan Demi Warga Ibu Kota- (2)

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Presiden Joko Widodo melalui Kemendagri akan menunjuk pegawai eselon I dari lembaga vertikal menjadi penjabat atau Pj gubernur.

Meski Pj dipilih presiden, DPD PDI Perjuangan DKI menegaskan akan tetap bersikap kritis.

Apa yang mendasari hal tersebut? Seperti apa sosok Pj yang diharapkan DPD PDI Perjuangan (PDIP) bakal memimpin Ibu Kota?

Berikut lanjutan wawancara eksklusif Warta Kota bersama Sekretaris DPD PDIP DKI, Gembong Warsono yang berlangsung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, belum lama ini:

Beberapa waktu lalu Gubernur DKI Anies Baswedan sempat disebut-sebut akan berpasangan dengan Puan Maharani pada Pilpres 2024 mendatang.

Ini berbeda 180 derajat dengan sikap DPD PDIP DKI yang kerap mengkritisi kebijakan Pemprov DKI di bawah Anies. Apa yang terjadi di belakang layar?

Pertama soal presiden itu bukan domainnya DPD tapi itu domain DPP (PDIP) sehingga ketika bicara soal calon presiden ya enggak elok kalau saya bicara, karena itu kewenangan DPP.

Saya enggak mau komentar soal itu. Tapi kenapa kami mengkritisi Anies, ya saya hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi saja sebagai anggota dewan.

Kenapa kritis? Ya karena kami menuntut supaya kinerja lebih maksimal dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi warga Ibu Kota.

Cuma itu saja, enggak lebih dari itu ya. Sepanjang Pak Anies bisa menjalankan, itu pasti akan saya apresiasi. Kenapa saya belum memberikan apresiasi?

Karena memang belum tampak kinerja Pak Anies yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat Jakarta.

Jadi saya menunggu mengeluarkan apresiasi cuma saya belum, karena menjelang akhir masa jabatan (Anies Baswedan) ini belum ada satu program yang memang betul-betul dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh rakyat.

Baca juga: Kesal Tak Disambut Gubernur, Puan Dinilai Ingin Tegaskan Semua Kader Harus Tahu Siapa Pemilik PDIP

Bukankah Pemprov DKI menyediakan hunian DP nol rupiah dan sudah dimanfaatkan masyarakat?

Itu yang merasakan siapa? Kan waktu itu program yang digadang-gadang Pak Anies untuk membangun keberpihakan kepada warga miskin.