Cegah Ektremisme dan Terorisme, Dirjen Pemerintahan Desa Gelar Audiensi dengan Kepala BNPT

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Jalin kerjasama terkait Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar audiensi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). 

Audiensi tersebut dihadiri Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Yusharto Huntoyungo dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar di kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Rabu (26/1/2022).

Turut hadir Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Chaerul Dwi Sapta, dan Analis Kebijakan Ahli Madya Subdit Fasilitasi Bimbingan Kemasyarakatan Desa Dini Anggraini. 

Selanjutnya Sentra Komunikasi Mitra Polri Katno Hadi dan Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso.

Dalam kesempatan tersebut, Boy Rafli Amar, menyatakan tujuan kerjasama untuk menghadirkan negara dalam kehidupan masyarakat.

Sehingga masyarakat bisa menyadari dan paham mengenai adanya paham-paham radikalisme atau ekstrimisme yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. 

Baca juga: Ini Syarat Usia Minimal Anak Untuk Masuk SD Negeri di Tahun 2022

Baca juga: Marak Tawuran Pelajar Akibat PTM 100 Persen, Pemkot Jaksel dan Kepolisian Bahas Penanganan 

"Beliau juga menyampaikan bahwa dalam pencegahan dan penanggulangan ini, BNPT melakukan pembangunan fisik dan non fisik dimana pembangunan non fisik dilakukan melalui pembangunan karakter, semangat toleransi dan semangat membangun kerukunan," kata Boy. 

Sementara itu, Yusharto Huntoyungo, menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yakni pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme agar sampai pada tingkat desa. 

Yusharto menyampaikan pelaksanaan sampai tingkat Desa sangat potensial untuk dilakukan karena saat ini jumlah Desa di Indonesia berjumlah 74.962 Desa.

Selain itu, memiliki perangkat desa mencapai enam juta lebih termasuk PKK posyandu dan karang taruna yang menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga akan lebih mengena kepada masyarakat. 

Baca juga: UKI Gelar Webinar Digital Banking, Diana Napitupulu: Cyber Security Harus Diperhatikan

Baca juga: Pembangunan Polder Artha Gading Ditargetkan Rampung Oktober 2022

"Jadi diharapkan penanganan ekstrimisme dan radikalisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme ini tidak hanya sampai pada tingkat pemerintah daerah, tetapi juga sampai dengan tingkat Desa. Dalam kerjasama ini Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa," ujarnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, secara preventif pihaknya dapat memilih desa-desa sebagai pilot project untuk dapat diberikan deradikaslisasi paham-paham terorisme.

"Materi dan contoh-contoh praktis dapat dipelajari oleh perangkat desa melalui peningkatan kapasitas," jelasnya.

Pernyataan Yusharto diamini Boy Rafli Amar.

Guna menangkal paham radikalisme yang berkembang, pihaknya menerbitkan program Warung NKRI (Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI).