Ibu Kota Pindah

UU IKN Dibuat dalam Waktu 43 Hari, Bivitri Susanti: Jangan Sampai Kita Jadi Makin Terbiasa Buru-buru

Bivitri mengatakan, setidaknya sejak dua tahun lalu, sejumlah proses legislasi terhitung cepat.

Editor: Yaspen Martinus
Twitter
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritik proses legislasi Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang terburu-buru, karena hanya memakan waktu 43 hari. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritik proses legislasi Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang terburu-buru, karena hanya memakan waktu 43 hari.

Bivitri mengatakan, setidaknya sejak dua tahun lalu, sejumlah proses legislasi terhitung cepat.

Ia mencontohkan UU KPK, UU Minerba, UU Mahkamah Konstitusi, hingga UU Cipta Kerja.

Baca juga: Usai Penyebaran Omicron, Pandemi Covid-19 Diprediksi Bakal Jadi Epidemi, Bukan Endemi

Hal itu ia sampaikan dalam Diskusi Publik: 'IKN: Mengapa Dipaksakan?' Yng disiarkan di kanal YouTube Sahabat ICW, Jumat (21/1/2022).

"Proses legislasi itu membuat undang-undang, jangan kita kecilkan terus."

"Sejak dua tahun lalu, sejak kita bergerak bersama-sama untuk reformasi dikorupsi, kita itu sudah makin lama merasa bahwa."

Baca juga: Pasien Omicron Boleh Isolasi Mandiri di Rumah, Ini Syaratnya

"Saya khawatirnya, jadi normal saja untuk sebuah proses legislasi yang demikian terburu-buru. Jangan sampai kita jadi makin terbiasa," tutur Bivitri.

Bagi Bivitri, proses pembentukan undang-undang harus dilakukan secara mendalam.

Hal itu karena, kata dia, banyak aspek dalam proses pembuatan undang-undang yang pada intinya mengatakan undang-undang adalah suatu hal yang sifatnya mendasar dan tidak boleh dikecilkan, seakan hanya suatu proses birokratik dan teknokratik.

Baca juga: KRONOLOGI KPK Ringkus Hakim PN Surabaya, Berawal dari Permohonan Pembubaran Perusahaan

Kalau cuma bikin rancangan undang-undang, menurut Bivitri, mungkin saja dibuat dalam durasi yang singkat.

"Tapi, proses legislasinya itu yang harus dibicarakan secara mendalam, pada orang-orang yang terkena dampak, pada kelompok rentan."

"Dan juga melihat secara luas sebenarnya kepentingan warga itu apa."

"Ini yang buat saya menjadi masalah besar, sehingga 43 hari bukan waktu yang cukup untuk membuat undang-undang," papar Bivitri. (Gita Irawan)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved