Ombudsman Cium Potensi Malaadministrasi di Kasus Pelat Nomor Mobil Arteria Dahlan

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ombudsman menilai aparat Polri berpotensi melakukan malaadministrasi, dalam kasus pelat nomor polisi di mobil anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.

"Ini ada potensi malaadministrasi di kepolisian.

"Kalau terbukti memberikan register atas nama yang bersangkutan," kata Ketua Ombudsman Mokh Najih saat dikonfirmasi, Jumat (21/1/2022).

Baca juga: Usai Penyebaran Omicron, Pandemi Covid-19 Diprediksi Bakal Jadi Epidemi, Bukan Endemi

Najih menilai pelat resmi dinas polisi atau TNI tak boleh dipakai oleh orang yang tak bertugas di institusi tersebut.

Aturan itu juga berlaku serupa pemakaian mobil pemerintahan atau pelat merah.

"Penggunaan nomor kendaraan khusus Polri, TNI, adalah nomor diberikan karena kekhususan sebagai dinas, sama seperti mobil pemerintah yang pelat merah."

Baca juga: Pasien Omicron Boleh Isolasi Mandiri di Rumah, Ini Syaratnya

"Tidak boleh digunakan orang yang tidak dinas di institusi tersebut, baik Polri, TNI dan sejenisnya," jelas Najih.

Karena itu, Najih meminta kasus tersebut harus ditelusuri Polri.

Sebab, ia menganggap pemakaian pelat kendaraan tersebut tidak pada tempatnya.

Baca juga: KRONOLOGI KPK Ringkus Hakim PN Surabaya, Berawal dari Permohonan Pembubaran Perusahaan

"Perlu ditelusuri dulu, apakah yang bersangkutan menggunakan kendaraan punya inventaris Polri, karena keperluan tertentu."

"Karena ini pelat nomor untuk kendaraan inventaris milik atau dinas kepolisian."

"Apalagi kalau digunakan lebih dari satu kendaraan," ucap Najih.

Cuma Tatakan

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menjelaskan alasan lima mobilnya yang diparkir di basemen Nusantara II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, punya pelat nomor sama.