Muhaimin Iskandar Cemas Lihat Pemerintah Tenang di saat Varian Omicron Mengganas

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra, Muhaimin Iskandar, mengaku risau melihat perkembangan kasus virus Covid-19 varian Omicron.

Kekhawatiran itu dipicu karena pemerintah terlihat tenang, tak ada kebijakan tegas untuk meredam penyebaran varian Omicron itu.

Salah satunya mengenai aturan pembelajaran tatap muka (PTM) yang hingga kini diadakan secara penuh, meski sudah banyak siswa dan guru terpapar varian Omicron.

Baca juga: Muncul Dukungan Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024, Pengamat: Ibarat Jenderal Berminat Jadi Kopral

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini pun meminta pemerintah untuk segera meningkatkan status awas atas terjadinya lonjakan kasus Omicron di Indonesia.

"Perlu dilakukan pemetaan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kenaikan kasus Covid-19, khususnya Omicron, mengingat saat ini peningkatan varian Omicron telah menyentuh angka 1.054 kasus per hari," ujar Cak Imin kepada wartawan, Senin (17/1/2022).

Menurutnya, pemerintah perlu untuk melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, seperti memperketat persyaratan masuk ke tempat public.

Selain itu, melakukan langkah mitigasi agar peningkatan kasus Omicron tidak makin meningkat yang dapat membebani sistem kesehatan.

"Perlu juga dilakukan asesmen pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan mengevaluasi hasil asesmen tersebut secara berkala, sehingga dapat diatur dan ditetapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi perkembangan pandemi Covid-19 saat ini," ucapnya.

Baca juga: Incar Papan Atas, Persija Bakal Mengevaluasi dan Membuat Keputusan Terbaik untuk Tim Macan Kemayoran

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk mengatur regulasi terkait pembatasan perjalanan luar negeri, seperti kembali menerapkan kebijakan penutupan akses pintu masuk penerbangan dari 14 negara, mengingat saat ini virus corona masih terus mengancam dan bahkan diperkirakan akan terus meningkat hingga Februari-Maret 2022.

"Peningkatan kasus yang sudah tembus seribu lebih per hari ini harus diwaspadai,” ujarnya.

“Jangan lengah, pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang masuk ke Indonesia juga harus dikontrol,” imbuhnya.

“Sebab sebagian kasus transmisi berasal dari pelaku perjalanan luar negeri itu," lanjutnya.

Cak Imin meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar mempercepat pelaksanaan vaksinasi dosis pertama, kedua, dan booster, guna memberikan perlindungan dan meminimalisir dampak buruk virus corona, khususnya Omicron.

"Pemerintah bersama para epidemiolog harus terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan penelitian varian Omicron yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO),” ucapnya.

“Sebab diperlukan kewaspadaan yang tinggi dikarenakan varian Omicron menular cukup cepat, namun tidak menimbulkan dampak yang parah seperti varian Delta atau lainnya," katanya.

Sebagai langkah pencegahan, perlu juga diperbanyak tes Covid-19 dan pelacakan, serta memperkuat performa perawatan (treatment) dengan melengkapi kebutuhan sistem kesehatan, seperti mempersiapkan ruang perawatan yang memadai, obat-obatan, sarana prasarana di fasilitas kesehatan yang dapat menunjang perawatan Covid-19, dan juga kebutuhan tenaga kesehatan (nakes) yang memadai.

Baca juga: Varian Omicron Mengganas, Kemenag Kembali Hentikan Ibadah Umrah

"Masyarakat juga harus selalu patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam melakukan setiap kegiatan dan aktivitas guna mencegah meluasnya penularan virus corona, khususnya di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang saat ini telah membentuk transmisi lokal varian Omicron," tuturnya

Muhaimin juga mengkritisi kebijakan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang mencabut larangan masuk ke Indonesia untuk 14 negara yang berlaku sejak 12 Januari 2022.

Larangan tersebut dicabut dengan alasan agar tidak mempersulit pemulihan ekonomi nasional.

"Kebijakan pencabutan tersebut justru akan kontradiktif dengan upaya pemerintah yang mencegah penyebaran virus Corona khususnya varian Omicron di Indonesia,” katanya.

“Karenanya, pemerintah diharapkan mengkaji kembali keputusan tersebut jangan sampai kebijakan tersebut akan mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19 yang diprediksi terjadi pada Februari 2022," lanjutnya.

Baca juga: Guru Besar FKUI: Efek Omicron Ringan Atau Tidak, Itu Soal Usia

Menurut Cak Imin, DPR akan selalu mendukung upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian imbas dari pandemi Covid-19, namun pemerintah diharapkan tetap memprioritaskan pengendalian Covid-19.

Sebab jika kondisi pandemi memburuk maka upaya pemulihan ekonomi akan sulit terwujud.

"Pemerintah dan Satgas Penanganan Covid-19 perlu mempertimbangkan pembatasan perjalanan luar negeri, mengingat peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini diantaranya dibawa oleh pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), dan dikhawatirkan jika tidak ada pencegahan maka penularan virus akibat transmisi dari luar negeri ini semakin meluas di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan penyebaran varian Omicron akan tinggi pada Februari hingga Maret.

Baca juga: Polrestro Tangerang Nyatakan akan Berperang Menghadapi Gengster dan Premanisme

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk kompak dan bersiap menghadapi hal-hal yang kemungkinan terjadi di periode tersebut.

Satu di antaranya mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas dan membatasi pertemuan yang tidak terlalu mendesak.

“Saya tidak lelah mengingatkan seluruh masyarakat agar taat dan mematuhi protokol kesehatan. Kelalaian dan kecerobohan sekecil apapun yang timbul akan mengulang pengalaman kelam di masa lalu,” kata Luhut, Minggu (16/1/2022).

Menkomrinves optimis sistem kesehatan Indonesia sudah siap untuk menghadapi varian puncak omicron.

Luhut mengatakan berdasarkan pantauan pemerintah, kasus omicron di beberapa negara, seperti Afrika Selatan, Inggris dan Amerika Serikat sudah mengalami penurunan.

Meskipun ada beberapa negara di kawasan Asia, kasusnya masih tinggi, seperti di India, Thailand dan Filipina.

Walaupun dari gejala dari virus ini lebih ringan, Luhut mengatakan kematian akibat varian omicron di Inggris lebih tinggi daripada akibat varian delta.

Hal ini yang ingin dihindari pemerintah, dengan menyiapkan sistem kesehatan hingga percepatan vaksinasi agar peningkatan kasus lebih landai daripada negara-negara lainnya.

Namun menurutnya hal ini juga dibutuhkan peran masyarakat dalam menegakkan protokol kesehatan.

Sedangkan opsi pembatasan pergerakan masyarakat akan menjadi opsi terakhir pemerintah sambil terus memantau perkembangan penyebaran omicron.

Luhut meminta perusahaan untuk mengambil opsi WFH dalam 2 minggu kedepan, jika hal ini tidak mengurangi produktivitas perusahaan.

Ia juga meminta masyarakat menunda perjalanan keluar negeri, jika tidak ada kebutuhan yang mendesak.

“Akhir kata saya mengajak kita semua berdoa, membangun persatuan kesatuan. Kita harus kompak, tidak boleh saling menyalahkan. Kalau itu kita lakukan dengan baik, saya yakin kita akan bisa mengatasi omicron ini,” ujarnya.