Prasetyo Pertanyakan Pencoretan Alokasi Pembelian Lahan & Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Saat ini, kantor Camat Mampang Prapatan kerap dilanda banjir, sehingga perlu dipindah ke lokasi dan gedung yang baru.

Oleh karena itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bahwa rencana pembelian lahan untuk kantor Camat Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, demi kepentingan masyarakat.

"(Kantor) kecamatan Mampang Prapatan itu kalau boleh tahu semua, banjir tempat itu kalau hujan. Hal-hal itu yang seharusnya dianggarkan, kok ini dihilangkan," kata Prasetyo pada Jumat (14/1/2022).

Selain itu, Prasetyo juga memertanyakan keputusan Kemendagri yang mencoret alokasi pembelian lahan dan rencana pembangunan kantor Camat Mampang Prapatan tahun anggaran 2022.

Baca juga: Prasetyo Edi Marsudi Pastikan Pembelian Kantor Camat Mampang Prapatan demi Kepentingan Masyarakat

Baca juga: Prasetyo Edi Marsudi Pimpin Rapat untuk Menentukan Nasib Evaluasi Kemendagri Terhadap APBD DKI 2022

Baca juga: Prasetyo Edi Marsudi Ingatkan DPRD DKI Miliki Hak Penyempurnaan APBD 2022 Hasil Evaluasi Kemendagri

Penghapusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5850 tahun 2021 tentang Evaluasi Raperda DKI Jakarta Tentang APBD 2022 dan Rapergub DKI Jakarta tentang Penjabaran APBD 2022.

“Pertanyaan saya, takutnya ada oknum TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang istilahnya meguiding ini ada. Ini nggak ada. Nah ini kan untuk kepentingan masyarakat loh,” ujar Prasetyo dari Fraksi PDI Perjuangan.

Prasetyo mengingatkan bahwa pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan oleh dua pihak, yaitu eksekutif dan legislatif.

Hal ini berdasarkan pernyataan dari Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri.

BERITA VIDEO: Krisdayanti Ingatkan Ashanty untuk Istirahat dan Abaikan Komentar Netizen

“Kami diajak ngobrol bukan semata-mata eksekutif sendiri membahas, karena buag apa fungsi ddari kami reses. Dia (eksekutif) ada musrenbang, kami ada reses,” ucap Prasetyo.

“Masyarakat minta ii di wilayahnya mungkin MCK, mungkon got nggak betul dan jalan nggak betul, tapi sama dia (eksekutif) diacuhkan. Berarti kan percuma kami reses, dan kami akhirnya pakai duit masyarakat yang nggak ada gunanya,” tutur Prasetyo.

Diberitakan sebelumnya, keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menghapus pengadaan lahan untuk kantor Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2022, diapresiasi.

Langkah Kemendagri dianggap dapat memutus upaya calo untuk mengeruk keuntungan dari proyek pemerintah.

“Saya melihat pertimbangan Kemendagri benar juga, ngapain pihak Pemprov DKI beli lahan untuk kantor Kecamatan Mampang Prapatan, kalau memang Pemerintah DKI masih punya aset sendiri,” kata Direktur Eksekutif Center for Budger Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi pada Kamis (13/1/2022).

Dalam kesempatan itu, Uchok merasa heran dengan sikap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang kecewa dengan hilangnya pengadaan lahan untuk Kantor Kecamatan Mampang Prapatan setelah Kemendagri mengevaluasi Raperda DKI Jakarta tentang APBD 2022 dan Rapergub DKI Jakarta tentang Penjabaran APBD 2022.

“Dengan hilang pengadaan lahan ini, berarti dugaan saya, Kemendagri sama saja telah menghilangkan rezeki para calo dalam proyek tersebut,” ujar Uchok.

Menurutnya pertimbangan Kemendagri yang meminta Pemprov DKI memanfaatkan lahan yang sudah ada sudah tepat. Jika membeli lahan baru, nantinya malah akan terjadi pemborosan.