Breaking News:

Kantor Camat Mampang

Prasetyo Edi Marsudi Pastikan Pembelian Kantor Camat Mampang Prapatan demi Kepentingan Masyarakat

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi tak persoalkan pembelian kantor Kecamatan Mampang Prapatan yang baru, asal demi masyarakat.

Istimewa
Prasetyo Edi Marsudi setuju pembelian kantor Kecamatan Mampang Prapatan yang baru asal demi kepentingan masyarakat. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memastikan, rencana pembelian lahan untuk kantor Camat Mampang Prapatan, Jakarta Selatan demi kepentingan masyarakat.

Menurut Prasetyo, kantor Camat Mampang Prapatan saat ini kerap dilanda banjir, sehingga perlu dipindah ke lokasi dan gedung yang baru.

Baca juga: Kapolres Bogor Ungkap Sanksi Berat yang Didapat Oknum Polisi yang Menolak Laporan Driver Ojol

“(Kantor) kecamatan Mampang Prapatan itu kalau boleh tahu semua, banjir tempat itu kalau hujan. Hal-hal itu yang seharusnya dianggarkan, kok ini dihilangkan,” ujar Prasetyo pada Jumat (14/1/2022).

Dalam kesempatan itu Prasetyo juga mempertanyakan keputusan Kemendagri yang mencoret alokasi pembelian lahan dan rencana pembangunan kantor Camat Mampang Prapatan tahun anggaran 2022.

Penghapusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5850 tahun 2021 tentang Evaluasi Raperda DKI Jakarta Tentang APBD 2022 dan Rapergub DKI Jakarta tentang Penjabaran APBD 2022.

“Pertanyaan saya, takutnya ada oknum TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang istilahnya meguiding ini ada, ini nggak ada. Nah ini kan untuk kepentingan masyarakat loh,” kata Prasetyo dari Fraksi PDI Perjuangan.

Baca juga: Fadil Imran Prihatin Puluhan Warga Kelurahan Krukut Belum Ada yang Sembuh Setelah Jalani Karantina

Prasetyo juga mengingatkan, bahwa pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan oleh dua pihak, yaitu eksekutif dan legislatif. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri.

“Kami diajak ngobrol bukan semata-mata eksekutif sendiri membahas, karena buat apa fungsi dari kami reses. Dia (eksekutif) ada musrenbang, kami ada reses,” ucapnya.

“Masyarakat minta ii di wilayahnya mungkin MCK, mungkon got nggak betul dan jalan nggak betul, tapi sama dia (eksekutif) diacuhkan. Berarti kan percuma kami reses, dan kami akhirnya pakai duit masyarakat yang nggak ada gunanya,” tambahnya.

Baca juga: Ashanty tak Sabar Kerja Lagi Setelah Delapan Hari Jalani Karantina karena Terpapar Virus Covid-19

Diberitakan sebelumnya, keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menghapus pengadaan lahan untuk kantor Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2022, diapresiasi.

Langkah Kemendagri dianggap dapat memutus upaya calo untuk mengeruk keuntungan dari proyek pemerintah.

“Saya melihat pertimbangan Kemendagri benar juga, ngapain pihak Pemprov DKI beli lahan untuk kantor Kecamatan Mampang Prapatan, kalau memang Pemerintah DKI masih punya aset sendiri,” kata Direktur Eksekutif Center for Budger Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi pada Kamis (13/1/2022).

Dalam kesempatan itu, Uchok merasa heran dengan sikap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang kecewa dengan hilangnya pengadaan lahan untuk Kantor Kecamatan Mampang Prapatan setelah Kemendagri mengevaluasi Raperda DKI Jakarta tentang APBD 2022 dan Rapergub DKI Jakarta tentang Penjabaran APBD 2022.

Baca juga: Selain Gencar Vaksinasi Anak, PMI Kota Tangerang Buka Pelayanan Vaksinasi Booster untuk Lansia

“Dengan hilang pengadaan lahan ini, berarti dugaan saya, Kemendagri sama saja telah menghilangkan rezeki para calo dalam proyek tersebut,” ujar Uchok.

Menurutnya pertimbangan Kemendagri yang meminta Pemprov DKI memanfaatkan lahan yang sudah ada sudah tepat. Jika membeli lahan baru, nantinya malah akan terjadi pemborosan.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved