Indonesia Penyumbang Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB Terbesar Ketujuh di Dunia

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, pada 2021, Indonesia merupakan pengirim personel misi pemeliharaan perdamaian (PKO) PBB terbesar ketujuh di dunia.

"Saat ini lebih dari 2.800 personel Indonesia bertugas di delapan misi perdamaian PBB."

"Indonesia adalah negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB terbesar ke-7 di dunia."

Baca juga: Ferdinand Hutahaean: Yang Saya Lakukan Bukan Kejahatan, tapi Salah Persepsi dan Dianggap Penistaan

"Naik dari peringkat kedelapan selama tiga tahun terakhir," kata Retno Marsudi pada pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2022, Kamis (6/1/2022).

Jumlah personel PKO perempuan dari Indonesia juga mengalami kenaikan, dari 5,9 persen di 2020, menjadi 6,7 persen di 2021.

Indonesia juga terlibat aktif dalam penyusunan norma dan tata kelola Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, antara lain dengan menjadi salah satu ketua Group of Friends on Safety and Security of UN Peacekeeping yang diluncurkan pada April 2021.

Baca juga: Ferdinand: Kalau Dipenjara karena Beriman Punya Allah yang Tak Perlu Dibela, Saya akan Jadi Atheis

Inisiatif tersebut bertujuan meningkatkan keamanan dan keselamatan personel PKO.

Indonesia juga aktif memajukan isu Women, Peace, and Security.

Antara lain dengan menyelenggarakan Regional Forum of Women of Peace Negotiators and Mediators, bekerja sama dengan Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators.

Baca juga: Kotama Terbesar di TNI AD, Pemerintah Diminta Segera Lantik Pangkostrad Baru

“Network kawasan ini telah tergabung ke dalam Global Alliances of Regional Women Mediator Networks pada Bulan April 2021, sebagai anggota ke-6 dan satu-satunya wakil Asia,” ungkap Retno.

Di 2022, Indonesia berkomitmen mengirimkan 1.148 personel, yang terdiri dari 950 personel satgas militer dan 198 personel satgas polisi.

Indonesia juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan program peningkatan kapasitas bagi personel PKO, termasuk dalam skema UN Triangular Partnership Project (TPP). (Larasati Dyah Utami)