Breaking News:

Rahmat Effendi Terjaring OTT

Rahmat Effendi Terjaring OTT, KPK Ungkap Pelepasan Lima Orang Lain, Ini Alasannya

Juru Bicara KPK, Ali Firi, mengungkapkan alasan pihaknya melepas lima dari 14 orang yang berhasil diamankan.

Editor: Valentino Verry
Tribunnews.com
Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan alasan lima orang yang diamankan pihaknya kembali dilepas saat OTT Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bikin kejutan dengan menangkap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Rabu (5/1/2022) siang.

Penangkapan tersebut melalui sebuah operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang sangat rapih.

Bahkan pria yang akrab disapa Pepen pun tak tahu kalau hari itu menjadi hari tersial dalam hidupnya.

Baca juga: Pemprov DKI Kerahkan 166 Bus Sekolah untuk Melayani 20 Rute Reguler dan 13 Zonasi

Dari pagi hingga siang hari, Pepen bertugas seperti biasa. Baru sekitar pukul 13.00 hingga 14.00 gedung Pemkot Bekasi dibikin geger olehnya.

Dari OTT KPK itu telah mengamankan 14 orang, mulai dari Rabu siang hingga Kamis pagi.

Namun, setelah menjalani pemeriksaan, sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka.

Karena, kuat dugaan melakukan tindak pidana korupsi, berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi.

Rinciannya, lima orang diduga sebagai penerima dan empat lainnya diduga sebagai pemberi. 

Baca juga: Pemkot Jakarta Utara Koordinasi dengan PT KAI Terkait Penataan Kampung Bayam karena Banyak Bedeng

Para tersangka yang diduga menerima yaitu Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, M. Bunyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi alias Bayong; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bekasi, Jumhana Lutfi. 

Sedangkan empat tersangka diduga pemberi yaitu Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; Lai Bui Min alias Anen, swasta; Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.

Sementara, lima lainnya dilepas KPK. Mereka ialah Novel (makelar tanah), Bagus Kuncorojati (staf sekaligus ajudan Rahmat Effendi), Haironi (Kasubag TU Sekretariat Daerah), Handoyo (Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa), dan Agus Murdiansyah (Staf Dinas Perindustrian). 

"Penetapan para pihak yang diamankan sebagai tersangka oleh KPK tersebut tentu karena dari hasil pemeriksaan telah ditemukan adanya dua alat bukti permulaan yang cukup,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi Jumat (7/1/2022). 

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengenakan rompi tahanan, saat meninggalkan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, (6/1/2022).
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengenakan rompi tahanan, saat meninggalkan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, (6/1/2022). (TRIBUNNEWS/JEPRIMA)

“Sedangkan sisa lainnya sejauh ini statusnya masih sebagai saksi," imbuhnya.

Dalam kasus ini, Rahmat Effendi diduga menerima suap terkait proyek dan juga jual beli jabatan.

Selain itu, Rahmat juga diduga menerima gratifikasi serta melakukan pungutan liar terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi.

Dari hasil korupsi tersebut, diduga Rahmat menerima miliaran rupiah.

Kendati demikian KPK belum merinci angka pastinya. Di sisi lain, KPK sudah menyita Rp5,7 miliar dari hasil OTT Rahmat.

Atas perbuatannya, Rahmat Effendi dkk dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 f dan Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara pemberi dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved