Legislator Sayangkan Perbedaan Data Omicron antara DKI dengan Kemenkes

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Legislator DKI Jakarta menyayangkan adanya perbedaan data kasus Omicron antara Pemerintah DKI dengan Kementerian Kesehatan RI.

Sebagai penyelenggara negara, harusnya Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan bersinergi dalam penanganan Covid-19 sehingga tidak membingungkan masyarakat Jakarta.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi di Ibu Kota.

Hal ini mengingat lokasi Kemenkes berada di Provinsi DKI Jakarta, sehingga koordinasi cenderung lebih mudah dilakukan.

“Ini masalah konektivitas data, artinya data yang dimiliki belum terkoneksi dengan data di Kementerian Kesehatan. Kalau itu benar, artinya data yang di DKI jauh lebih besar dari data nasional (Kemenkes),” kata Gembong pada Selasa (4/1/2022).

Dalam kesempatan itu Gembong meminta pemerintah daerah untuk mensinkronkan data yang dimiliki dengan Kemenkes.

Baca juga: Paska Kabar Omicron di Ruko Kalideres, Kapolres Langsung Terjunkan Satgas Covid-19

Baca juga: Disdik DKI Sebut Akan Tutup Sekolah 5 Hari Apabila Saat PTM 100 Persen Ditemukan Kasus Omicron

Harapannya penanganan Covid-19 varian Omicron jadi lebih komprehensif.

“Jangan sampai Pemprov (menangani) Omicron di RSUD tidak nge-link ke data Kemenkes. Data dari RSUD dengan data yang dimiliki Kemenkes itu perlu disinkronkan,” jelasnya.

Seperti diketahui, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, sebaran kasus

Omicron di Jakarta mencapai 162 orang. Mayoritas sebaran Omicron itu berasal dari pelaku perjalanan luar negeri.

Sementara Kementerian Kesehatan mencatat penambahan kasus transmisi lokal Omicron pada Senin (3/1/2022) lalu mencapai 152 kasus. Artinya, ada perbedaan 10 kasus antara data Dinkes DKI dengan Kemenkes.

Baca juga: Masyarakat Jakarta Diminta Waspada, Kasus Omicron Berpotensi Buat RS kembali Penuh

Kata Dwi, datanya tidak selara karena adanya perbedaan waktu input data antara pemprov dan pusat.  “Itu masalah timing sih. Cut off,” ujar Dwi. (faf)