Titipan Pesan hingga Keluhan Para Petani Untuk Pemerintah di Penghujung Tahun 2021, Apa Saja?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Petani menyampaikan keluh-kesahnya di penghujung tahun 2021.

Ada banyak keluhan yang dirasakan petani, mulai perubahan iklim dan dampak langsung, ketidakpastian harga panen, dan minimnya riset serta pengembangan kapasitas petani dalam upaya peningkatan produksi pertanian.

Ada pula keluhan terkait regenerasi petani, dan kesejahteraan petani di Indonesia.

Keluhan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional berjudul Direct Message dari Petani Untuk Penguatan Sistem Pangan Nasional yang Berdaulat dan Tangguh, kemarin.

Seminar garapan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bersama RIKOLTO itu diadakan secara daring dan dihadiri 50 peserta dengan 4 narasumber petani dari berbagai daerah di Indonesia.

Jarot Indarto, Analis Kebijakan Bappenas, menyatakan, berbagai upaya sedang dan sudah dilakukan pemerintah pusat untuk menyelesaikan beragam persoalan para petani.

Baca juga: Lahan Bekas Sawit Ditanami Jagung, Papua Muda Inspiratif dan Pemprov Targetkan 2000 Petani Milenial

Baca juga: VIDEO : Presiden Jokowi Telpon Mendag, Ada Impor Bawang Saat Petani Panen

Hermanu Tri Widodo, Kepala Tani Center IPB University, memberi kritik pada beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah pada sektor pertanian.

Salah satu kritik tajam ialah mengenai upaya intensifikasi padi menjadi 4 kali tanam dalam satu tahun memakai pendekatan IP 400.

Menurut pengalamannya di Kabupaten Indramayu, terdapat sejumlah lahan yang baru tanam 3 kali dalam waktu satu tahun sudah mengalami fuso (gagal panen) pada musim tanam yang ketiga.

"Sebaiknya petani berteman dengan pemerintah, atau dengan pasar, atau, dengan non state actor yang lain?" kata Hermanu Tri Widodo.

Faisal Basri, Ekonom Senior Universitas Indonesia, menyoroti terminologi korporasi petani yang digunakan pemerintah dalam rangka pembangunan pertanian ke depan.

Menurut Faisal Basri, pendekatan tersebut menghilangkan semangat Bung Hatta dalam menghimpun kekuatan petani yang berserakan untuk menghadapi para kapitalis kota.

Baca juga: Sebanyak 36 Petani Kopi Indonesia Menanti Penjurian Cup of Excellence (COE) Pertama di Asia

Baca juga: Program Petani Milenial Besutan Ridwan Kamil Diminati, 460 Milenial Kabupaten Bogor Daftarkan Diri

Faisal Basri menyatakan, panglima ekonomi di Indonesia saat ini bukan pertanian, namun investasi.

Selain itu politik Indonesia tidak akrab dengan petani, sehingga kebijakan yang dikeluarkan lebih mengarah pada investasi dan usaha ekstraktif, bukan pengembangan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

"Tidak ada adaptasi kebijakan pertanian secara nasional yang siap. Negara seharusnya fokus di sini dan menyelenggarakan fungsi stabilisasi," ujar Faisal Basri.