Koordinator Eksekutif JAKI Harapkan Program JKP BPJS Ketenagakerjaan Jadi Basic Income Masyarakat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti menilai dunia saat ini sedang berubah.

Perubahan ini juga terjadi di Indonesia, dimana tata kelola global dan nasional tidak lagi mengarah pada pola pembangunan yang dibangun dari satu arus pembangunan atas ke bawah, tapi dibangun dari bawah ke atas.

Guna mencapai titik temu tersebut, harus berada di tengah antara arus bottom up dan top down.

Oleh karena itu, kata dia diperlukan tindakan bersama, baik pada level struktural negara maupun level non struktural.

Hal itu disampaikan Yudi menyikapi rencana hadirnya sebuah program layanan dari pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan (TK) yang salah satu produknya adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Tentu program ini kita apresiasi sekaligus kita harapkan juga dapat dikembangkan menjadi basic income masyarakat, di mana bukan hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan saja, melainkan juga untuk masyarakat yang sejak lama belum memiliki pekerjaan," kata Yudi dalam diskusi virtual bersama BPJS Ketenagakerjaan pada Selasa (28/12/2021).

Pemimpin Redaksi Suaramerdeka.id itu memandang, JKP merupakan program berbasis kemanusiaan dan keadilan sosial, dalam kerangka pembangunan kekuatan rakyat sebagai basis utama kekuatan negara.

Karena itu untuk menyukseskan program JKP, di mana anggaran yang digunakan merupakan anggaran rakyat yang dikelola BPJS senilai sekitar Rp 480 triliun, menurutnya program tersebut harus benar-benar melibatkan rakyat warga negara secara langsung.

Caranya dengan memaksimalkan kekuatan pilar demokrasi yang saat ini telah terbangun pilar kelima yaitu kekuatan rakyat setelah empat pilar kekuatan sebelumnya yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif dan media massa.

Baca juga: Hidupkan Lagi Industri Musik Indonesia, SRN Entertainment Hadirkan Beragam Program Musik dan Musisi

Baca juga: Dukung Pasukan Garuda Kalahkan Thailand, Arief Wismansyah Harap Shin Tae-yong Turunkan Skuad Terbaik

"Artinya dalam program JKP ini ada dua komponen yang sangat berperan dalam keberhasilan tercapainya target program JKP ini, agar sesuai dengan tercapainya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sosial sesuai kepentingan nasional (rakyat warga negara dan negara) kita," papar Yudi.

"Sekaligus tercapainya target SDG’s (Sustainable Development Goals) dalam konteks global. Dua komponen ini adalah media massa dan partisipasi warga," jelasnya.

Sehingga, lanjutnya, program JKP dapat dikontrol langsung oleh masyarakat melalui media massa, dan melibatkan partisipasi warga.

"Tentu, nantinya partisipasi warga ini juga harus diwujudkan menjadi badan partisipasi rakyat warga negara sebagai badan formal sebagai kekuatan kelima demokrasi, yaitu kekuatan rakyat," ungkap Yudi.

Adapun dalam konteks demokrasi, media massa selain sebagai saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menurutnya juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial.

Baca juga: Persis Solo Fokus Benahi Mental dan Matangkan Strategi Persiapan Hadapi Rans Cilegon FC di Final

Baca juga: Mano Poelking Mengaku Kesulitan Menebak Permainan yang Akan Ditampilkan Indonesia

Oleh karena itu, pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan harus benar-benar memberikan ruang sebesar-besarnya dalam hal sosialisasi dan kritik dari masyarakat dalam hal transparansi dalam program JKP ini.

"Angka Rp 480 triliun ini tentunya jika dimanfaatkan secara well management akan menghasilkan wealth of people and the nation (kemakmuran rakyat dan bangsa)," jelasnya.

Adapun rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sedang diberikan tugas memimpin Satgas Kesehatan Keuangan (join finance health taskforce) dalam G20, kata dia, tentu harus mampu menempatkan kepentingan nasional di tengah-tengah kepentingan global.

Khususnya dalam hal kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan rakyat.

Baca juga: Siap TaklukkanThailand, Shin Tae-yong Minta Masyarakat Indonesia Terus Mendukung Pasukan Merah Putih

Baca juga: Masuk Nominasi UNWTO, Menteri Sandiaga Sebut Desa Wae Rebo Jadi Desa Kebangkitan Ekonomi Bangsa

"Program JKP ini sangat memungkinkan menjadi kendaraan perubahan, khususnya dalam hal perubahan ekonomi Indonesia. Di sinilah peran media massa begitu penting posisinya dalam hal sosialisasi dan kontrol sosial serta mendorong program JKP ini menjadi arus politik pembangunan ekonomi sosial," tutur Yudi.

Lebih lanjut, kekuatan rakyat sebagai pilar kelima demokrasi, kata dia perlu dimaterialkan menjadi sebuah badan legal formal dalam negara, sebagai badan partisipasi warga yang menjadi saluran langsung rakyat warga negara untuk terlibat dalam keputusan-keputusan negara melalui partisipasi langsung yang diatur dalam payung hukum negara.

Sehingga, kata Yudi keterlibatan rakyat dalam program-program yang akan direalisasi melalui program JKP ini, benar-benar menyentuh kebutuhan-kebutuhan mendasar rakyat dalam konteks pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Saat ini, lanjutnya, saluran partispasi warga dalam hal politik, ekonomi dan sosial dijalankan melalui saluran-saluran demokrasi parlemen, dimana mulai mengalami penurunan kepercayaan publik.

Lalu, saluran ekstra parlementer dalam bentuk protes maupun saluran-saluran lainnya. Dan instrumen teknologi informasi atau media sosial menjadi sarana membangun ruang partisipasinya.

Akan tetapi, menurut Yudi, harus diakui bahwa partisipasi warga dalam pembangunan politik, ekonomi dan sosial masih jauh dari harapan tercapainya kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, dibutuhkan koalisi non struktural yang terdiri dari media massa dan kekuatan partisipasi warga melalui kelompok-kelompok masyarakat sipil (civil society groups) untuk dilibatkan dalam menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Terlebih-lebih, kata dia program ini tampak sebagai salah satu program pemulihan ekonomi dan kehidupan rakyat pasca Covid-19.

"Pemerintah, BPJS, media massa dan kelompok masyarakat sipil berperan penting sebagai lingkaran utama pembangunan program JKP ini agar sasaran dan tujuan program ini benar-benar tercapai dan menghasilkan pemulihan ekonomi yang kuat paska Covid-19," jelas Yudi.

"Selain itu, tugas media massa dan kelompok masyarakat sipil harus mendorong konsolidasi kekuatan politik bipartisan yang terdiri dari rakyat dan negara untuk bersatu mensukseskan program JKP yang akan diterbitkan pemerintah dan BPJS pada Februari 2022," tutupnya.