Anis Matta: Partai Gelora Tolak Presidential Threshold pada Pemilu dan Pilpres 2024

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Rizki Amana

WARTAKOTALIVE.COM, SERPONG - Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta mengatakan, partainya menolak adanya presidential threshold pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Presiden 2024 nanti. 

Anis mengaku saat ini pihaknya sedang mempersiapkan sejumlah langkah-langkah dalam mengusulkan gugatan penghapusan ambang batas Pemilu dan Pilpres 2024 itu.

"Secara resmi kita akan umumkan kepada publik tentang agenda politik kita. Jadi kita akan mengusulkan zero threshold baik untuk presiden maupun Pileg," katanya saat ditemui di kawasan Serpong, Kota Tangsel, Kamis (23/12/2021).

Video: Partai Gelora, Peruntungan Politik Eks Elite PKS

Anis menjelaskan keputusan pihaknya itu didasari akan pertimbangan akan keberlangsungan Pemilu dan Pilpres 2024.

Menurutnya pemberlakuan presidential threshold dapat membatasi ruang partisipasi publik dalam perhelatan Pilpres 2024.

"Supaya jangan ada hambatan bagi publik, toh ikut Pilpres itu kan susah. Kenapa syaratnya dibikin susah, yang kita utamakan partisipasinya dulu," ungkapnya. 

Baca juga: Tak Permasalahkan Presidential Threshold, Sekjen Gerindra: Kita Junjung Tinggi Kesepakatan

Baca juga: Presidential Threshold Terus Digugat ke MK, Puan Maharani: Revisi UU Pemilu Sudah Final

Ia pun mengaku sebagai partai baru, pihaknya tak gencar untuk melawan gugatan penghapusan presidential treshold yang banyak didukung oleh partai pemenang Pemilu 2019 kemarin. 

"Saya tahu itu pasti akan bertentangan dengan partai-partai besar. Tapi kita harus melemparkan ini kepada publik, biarkan publik nanti memperlihatkan sikap mereka yang sebenarnya karena tujuannya partisipasi," pungkasnya.

Sekjen Gerindra: Kita Junjung Tinggi Kesepakatan

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya tidak mempermasalahkan berapa pun angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Muzani menegaskan, Gerindra masih menjunjung tinggi apa yang telah disepakati di DPR, terkait presidential threshold dalam UU Pemilu.

"Pada prinsipnya, Partai Gerindra tidak ada masalah dengan threshold berapa pun."

Baca juga: 106.123 WNI dan WNA Keluar Masuk Indonesia pada Periode 1-16 Desember 2021

"Kita menjunjung tinggi apa yang sudah menjadi kesepakatan," ucap Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2021).