Kriminalitas
Update Praperadilan Pelaku UMKM, Kuasa Hukum Nilai Penyidik Polresta Tangerang Tak Beritikad Baik
Replik Praperadilan Pelaku UMKM, Penyidik Polresta Tangerang Dinilai Kuasa Hukum Tak Miliki Itikad Baik. Berikut Selengkapnya
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sidang praperadilan penetapan tersangka seorang pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yakni TS dan M kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada Selasa (21/12/2021).
Kali ini, Advokat LQ Indonesia Law Firm, Alfan Sari selaku Kuasa Hukum TS dan M membacakan replik atau bantahan dari termohon, yakni Polresta Tangerang.
Pihak termohon yang diwakili Bidang Hukum (Bidkum) Polda Banten dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Tangerang pada Jumat (17/12/2021) mengakui tak menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Alasannya karena tak ada sanksi.
"Dari jawaban termohon ada pengakuan secara implisit bahwa termohon tahu adanya pasal 109 KUHAP mengenai kewajiban untuk memberikan SPDP dalam tujuh hari karena merupakan hak konstitusi dan HAM dari para pemohon," ungkap Alfan Sari dalam replik.
"Namun tidak diberikan, karena oknum penyidik merasa tidak ada sanksi dan akibat hukumnya," paparnya.
Jawaban Bidkum Polda Banten, menurutnya memperkuat dalil pemohon, yakni tidak adanya itikad baik dari termohon.
"Atau lack of good faith dari penyidik Polresta Tangerang," imbuhnya.
Baca juga: Penetapan Tersangka Pelaku UMKM Dinilai Salahi Aturan, Kuasa hukum Praperadilankan Polda Banten
Baca juga: Judicial Review UU KUHP, Alvin Lim: Jika Disetujui, Penghentian Penyelidikan Dapat Dipraperadilankan
Selain itu, tindakan tersebut ditegaskannya melanggar hukum formiil yang diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XIII/2015.
Atas hal tersebut, dirinya menyayangkan tindakan pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum.
"Apakah harus ada sanksi dulu baru pihak Kepolisian akan mengikuti aturan hukum acara pidana atau hukum formiil?," tanyanya.
"Jika seperti itu, tolong dengar wahai Presiden dan Wakil Rakyat, tolong dibuat revisi Undang-undang agar pelanggaran pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum," ungkap Alfan.
"Agar ada sanksinya supaya bisa ditaati oleh aparat penegak hukum yang menegakkan proses hukum," tambahnya.
Baca juga: Apresiasi dan Dukung Rotasi Besar-besaran Kapolri, LQ Indonesia Lawfirm: Kapolri Tak Sendiri
Baca juga: Demi Hak Asasi Manusia, LQ Indonesia Lawfirm Bakal Tempuh Jalur Hukum Soal Polemik Remisi Koruptor
Ditegaskannya, penegakan hukum tidak boleh dilakukan lewat pelanggaran hukum maupun Hak Azasi Manusia (HAM).
"Hal ini diatur dalam Pasal 28D ayat 1 tentang Kepastian Hukum yang Adil," jelasnya.
