Gembong Warsono: Program Sumur Resapan dari Awal Memang Sudah Tidak Beres

WARTAKOTLIVE.COM, JAKARTA-- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai panitia khusus (pansus) sumur resapan tidak perlu dibentuk.

Lantaran menurutnya, sumur resapan merupakan program yang sejak awal memang sudah tidak beres.

"Ngapain bikin pansus? kan sudah jelas bahwa manfaat dari sumur resapan itu kan tidak ada. Kalau buat pansus itu kan ada hal yang perlu kita perdalam," ucap Gembong kepada wartawan, Kamis (16/12/21).

Baca juga: Fakta Temuan Varian Omicro di Indonesia, dari Petugas Kebersihan hingga Warga Tiongkok di Manado

Lanjutnya, kata Gembong, sumur resapan itu tidak terlalu darurat untuk difokuskan, sebab pada dasarnya bahwa program itu manfaatnya tidak maksimal.

"Kami fraksi PDI Perjuangan melihatnya pansus sumur resapan tidak terlalu urgent untuk kita konsentrasi karena pada dasarnya bahwa program itu manfaatnya tidak maksimal," tambahnya.

Menurutnya, pada prinsipnya warga Ibu Kota sudah mengetahui bahwa banyak lokasi sumur resapan yang tidak sesuai.

Lalu, dikerjakan asal-asalan juga, terus manfaatnya itu tidak maksimal.

"Ya prinsipnya kan rakyat Jakarta sudah tahu bahwa yang pertama penempatan sumur resapan banyak yang tidak sesuai. Yang kedua dikerjakan dengan asal-asalan. Ketiga manfaatnya tidak maksimal. ya itu kita udah tahu semua," jelasnya.

Baca juga: PSI Usulkan Bentuk Pansus Sumur Resapan, Taufik Minta Abaikan Saja: Lagi Cari Panggung, Cari Sensasi

Sebagai informasi, Fraksi PSI DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan secara terbuka pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sumur Resapan.

Fraksi PSI menerima banyak aduan masyarakat terkait pembangunan sumur yang bermasalah.

Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI mengatakan bahwa ia bersama pihaknya banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul.

"Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai, hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Sumur Anies Empat Ratus Milyar resahkan warga," ucap Justin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/12/21).

Lanjutnya, kata dia, data pembangunan sumur resapan tidak terbuka.

Baca juga: Mantan Istri Bambang Pamungkas Bawa Bukti Hasil Tes DNA saat Penuhi Panggilan Polisi

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan.

"Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik karena tahun ini titiknya sangat banyak. Saat Pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi," tambahnya.

Ia meyakini pembentukan pansus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pembangunan sumur resapan. Selain itu, dia ingin memastikan program ini memberikan manfaat kepada warga Jakarta.

Baca juga: Omicron Sudah Masuk Indonesia, Kenali Ciri-ciri, Gejala dan Cara Penanganan dan Cara Pencegahannya

"Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini, kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari 411 milyar rupiah lebih ini," tutupnya.

Gerindra sebut PSI cari panggung

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Mohamad Taufik menyebut PSI hanya cari sensasi dengan mengusulkan pembentukan pansus sumur resapan tersebut.

"PSI selalu cari sensasi saja, dia kan nggak pernah menceritakan yang bagus. Dari 1.000 yang dipasang, satu yang rusak satu yang dimasalahin," ucap Taufik kepada wartawan, Rabu (15/12/2021). 

Lanjutnya, kata dia, usulan ini adalah bentuk PSI cari panggung. 

Baca juga: PSI Ngotot Ingin Bentuk Pansus Sumur Resapan, Ariza Menanggapi Santai: Rasanya Belum Perlu

"Kalau PSI sih nggak apa-apa, dia kan emang mau cari panggung di mana-mana," tambahnya.

Bahkan Taufik mempertanyakan apakah PSI sebenarnya paham soal fungsi sumur resapan hingga mengusulkan pembentukan pansus. 

"Jangan-jangan dia juga tidak paham soal fungsi sumur resapan sehingga kalau dia mau paham selalu mau bikin pansus, supaya lebih paham kan," jelasnya.

Baca juga: FAKTA Baru: Rodiah Tak Dilaporkan Lima Anaknya ke Polisi, Minta Proses Perlindungan Hukum Disetop

Dirinya pun mempersilakan jika PSI ingin mengajukan pansus.

Namun, pembentukan pansus harus memenuhi syarat dan kesepakatan pada Rapat Paripurna.

"Iya, suruh aja ajuin. Dia suruh ngajuin aja kan ada syaratnya pansus. Ada syaratnya ajuin aja 16 orang (anggota pansus) terus disepakati atau enggak di Paripurna," tutupnya. 

Baca juga: Aksi Jokowi Telepon Mendag soal Impor Bawang Disorot, Faktanya RI Pengimpor Bawang Terbesar di Dunia

Tanggapan wagub

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pembentukan pansus merupakan hak daripada anggota dewan. 

"Cuma kalau soal sumur resapan rasanya belum diperlukan," ucap Ariza usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (15/12/21).

Baca juga: Suasana Haru dan Tangisan Sambut kedatangan Jenazah Laura Anna di Rumah Duka Grand Heaven Pluit

Baca juga: Usulkan Pansus Usut Dana Rp 411 Miliar, PSI Sebut Sumur Resapan Anies Baswedan Meresahkan

Namun di sisi lain, PSI menilai, sumur resapan yang dibangun Gubernur Anies Baswedan itu sangat membahayakan pengguna jalan.

PSI menyakini, pansus yang diusulkan ini bisa memastikan program sumur resapan apakah memberikan manfaat untuk warga Jakarta.

Lanjutnya, Ariza menyarankan Fraksi PSI maupun anggota dewan lainnya dapat mendiskusikan persoalan ini dengan dinas terkait atau kontraktor sumur resapan yang bersangkutan. 

"Saya kira bisa dicarikan solusi terbaik," tutupnya.