Kasus Korupsi

Gerakan HMS Dukung Penuh Tuntaskan Kasus Mega Korupsi BLBI, Dorong Satgas BLBI Lebih Serius

Dorong Satgas BLBI lebih serius, Gerakan HMS dukung penuh tuntaskan kasus mega korupsi BLBI. Aoresiasi sikap pemerintah.

Penulis: Dodi Hasanuddin | Editor: Dodi Hasanuddin
Istimewa
Gerakan HMS Dukung Penuh Tuntaskan Kasus Mega Korupsi BLBI, Dorong Satgas BLBI Lebih Serius. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gerakan HMS dukung penuh tuntaskan kasus mega korupsi BLBI, dorong Satgas BLBI lebih serius.

Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) mendukung penuh upaya pemerintah menuntaskan kasus mega skandal korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Baca juga: Ketua LPEKN Sasmito Hadinegoro Bicara Penuntasan Skandal BLBI Dihadapan Ketua DPD RI La Nyalla

Salah satu bentuk dukungannya adalah dorongan agar Satgas BLBI yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 lebih proaktif lagi mengejar asset milik obligor BLBI ini.

Hal itu disampaikan HMS dalam Rapat Kerja (Raker) Penanganan Penuntasan kasus BLBI Bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) dan DPD RI di Gedung DPD RI.

“Alhamdulilah, di era Presiden Joko Widodo, kasus BLBI yang timbul tenggelam bahkan sempat dikatakan sudah tutup buku dibuka kembali. Kami mengapresiasi sikap pemerintahan yang sangat serius menuntaskan skandal BLBI ini,” ujar Sekjen HMS, Hardjuno Wiwoho, Kamis (9/12/2021).

Hadir dalam Raker ini , Dirjen Kekayaan Negara selaku Ketua Satgas BLBI bersama Tim Satgas, dan Ronald Silaban.

Kemudian Pimpinan Komite I, Fachrul Razi, Pimpinan Komite IV, Sukiryanto, anggota Komite IV, Amirul Tamim dan Darmansyah Husain dan Ketua LPEKN, Sasmito Hadinagoro.

Baca juga: BREAKING NEWS: Wali Kota Bandung Oded M Danial Meninggal Saat Salat Jumat

Pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat serius melakukan upaya untuk menyelesaikan hak tagih atas dana BLBI dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021.

“Sebagai elemen civil society, kami mendorong Satgas BLBI ini agar lebih serius lagi. Kita dukung keseriusan pemerintah menuntaskan kasus BLBI ini ,” jelasnya.

Baca juga: Jaksa Agung Perintahkan Anak Buahnya Terapkan Pasal TPPU di Setiap Kasus Korupsi

Hardjuno berharap agar Satgas BLBI ini memiliki rencana kerja yang terstruktur. Hal ini penting agar target yang ditetapkan tercapai. Apalagi, masa tugas Satgas BLBI dibatasi oleh waktu.

Berdasarkan Pasal 12 Keppres 61 ini menyebutkan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertugas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

“Jadi, jangan sampai, Keppres ini tidak dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo,” pintanya.

Hardjuno mengaku, zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kasus BLBI ini sempat diungkap ke publik.
Namun endingnya tidak jelas.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved