Yana Aditya Menerima Rekomendasi Dirlantas Polda Metro Soal Jam Kerja Sopir Bus Transjakarta

Namun, Pemprov DKI masih memiliki hati, tetap memberi kesempatan kepada mereka untuk berbenah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku, ada desakan dari beberapa anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta agar pemerintah daerah memecat sejumlah direksi Transjakarta.

Baca juga: Bagian Dari Skema Rehabilitasi Lahan, Presiden Joko Widodo Tanam Pohon di Area Bekas Tambang

Mereka dianggap kurang optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa transportasi.

“Itu (desakan) silakan saja, semua boleh memberikan masukan, pendapat dan rekomendasi,” ujarnya, Rabu (8/12/2021).

“Tetapi semua kebijakan yang Pemprov DKI Jakarta ambil, melalui sebuah proses yang baik dan sesuai SOP (standar operasional prosedur),” imbuhnya.

“Dari situ akan kami lihat dan berikan kesempatan pada jajaran untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya,” lanjut mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini.

Dalam kesempatan itu, Ariza mengungkapkan pemerintah daerah juga akan mengeluarkan kebijakan menyusul rentetan kecelakaan yang dialami Transjakarta.

Hingga kini, Transjakarta telah menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mendalami rentetan kecelakaan tersebut.

Baca juga: Sumur Resapan di Bona Indah Lebak Bulus Amblas, Wagub DKI Akan Segera Evaluasi Kinerja Kontraktor

 “Terkait kecelakaan kami sudah koordinasikan dengan KNKT nanti beberapa hari ke depan akan ada satu kebijakan, di mana merespon belakangan ini terjadi peningkatan kecelakaan,” katanya.

Ariza mengatakan, pramudi Transjakarta juga harus memiliki daya konsentrasi yang tinggi dalam bekerja. Hal ini berkaca pada medan lalu lintas Transjakarta yang cenderung lurus serta dilengkapi pembatas di sisi dan kanan jalurnya.

“Jadi mereka cepat capek dan cepat bosan, dan cepat ngantuk kalau jalan lurus dan ada pembatas. Berbeda jalan Transjakarta dengan jalan-jalan biasa,” ujar Ariza.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak memecat direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyusul rentetan kecelakaan lalu lintas.

Bahkan mereka kedapatan asyik menonton tari perut (belly dance) saat rapat, hal itu terungkap berdasarkan video yang beredar di kalangan Legislator DKI Jakarta.

Komisi B DPRD DKI Jakarta yang menjadi mitra Transjakarta, berang dengan hal itu.

Mereka menyayangkan kejadian tersebut bisa terjadi di BUMD DKI Jakarta yang bergerak di bidang jasa transportasi.