Mahfud MD: Kenapa Masih Banyak Korupsi? Mungkin Namanya Demokrasi, tapi Praktiknya Oligarki

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengaku kerap mendapat pertanyaan, mengapa saat ini masih banyak korupsi?

Padahal, ia percaya pemerintahan demokratis bisa mengendalikan dan mengurangi praktik korupsi.

Mahfud mengatakan, hal tersebut kemungkinan terjadi karena adanya praktik oligarki yang terjadi.

Baca juga: Jika Setuju, 57 Mantan Pegawai KPK Bakal Diminta Teken Surat Pernyataan Bersedia Jadi ASN Polri

Hal tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Panel bertajuk Mewujudkan Sinergi Antar-Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait sebagai Counterpartner yang Kondusif dalam Pemberantasan Korupsi, di kanal YouTube KPK, Senin (6/12/2021).

"Sering ada yang tanya, kenapa Pak masih banyak korupsi?"

"Mungkin demokrasinya salah. Mungkin namanya demokrasi tapi praktiknya oligarki."

Baca juga: Gunung Semeru Erupsi, Khofifah Indar Parawansa Minta Warga Terdekat Segera Evakuasi Mandiri

"Kalau oligarki, itu menimbulkan banyak korupsi-korupsi baru."

"Lebih-lebih korupsi itu berkaitan dengan politik juga," kata Mahfud.

Mengutip data KPK, kata Mahfud, korupsi di kalangan pejabat meningkat setiap ada pemilu.

Baca juga: Survei IPO: Elektabilitas Anies Baswedan Nomor Satu, Zulkifli Hasan Dekati Ridwan Kamil

Pemilu tersebut, kata dia, baik dalam pemilu legislatif, pemilu Presiden, atau pemilu kepala daerah.

"Kalau hasil data yang dimiliki KPK yang saya baca itu, korupsi di kalangan pejabat itu meningkat setiap ada pemilu."

"Entah pemilu legislatif, presiden, atau pilkada."

Baca juga: Terima Tawaran Jadi ASN Polri Atau Tidak, Novel Baswedan Cs Bakal Tentukan Sikap Setelah Sosialisasi

"Di tahun-tahun itu korupsi itu merebak. Data itu masuk karena politik juga," papar Mahfud.

Mahfud menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan oleh elemen bangsa dalam menghadapi persoalan tersebut.

Upaya memberantas korupsi tersebut, kata dia, dilakukan dalam berbagai tingkatan dan aspek dalam konteks era reformasi.

Baca juga: Senin Pekan Depan Polri Undang 57 Mantan Pegawai KPK Sosialisasi Pengangkatan Jadi ASN