Berita Jakarta

Menolak Dibubarkan Polisi, Peserta Reuni 212: Kemarin Demo Buruh Boleh, Kita kan Cuma Reuni

Pantauan Wartakotalive.com, suasana lalu lintas di sekitar Monumen Nasional (Monas) ditutup dengan kawat berduri dan steril dari massa.

Editor: Feryanto Hadi
Tribunnews.com
Massa aksi PA 212 membubarkan diri sambil membentangkan spanduk Muhammad Rizieq Shihab (MRS) saat aparat keamanan gabungan memukul mundur di kawasan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (2/12/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Akses Menuju Jalan Merdeka Selatan Jakarta Ditutup Dengan Kawat Berduri Guna Cegah Reuni 212

Hari ini, Kamis (2/12/2021), bertepatan dengan aksi akbar umat Islam di Indonesia yaitu Reuni 212 yang digelar setiap 2 Desember di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Pantauan Wartakotalive.com, suasana lalu lintas di sekitar Monumen Nasional (Monas) ditutup dengan kawat berduri dan steril dari massa.

Meski demikian, peserta aksi tetap mencoba berkumpul.

Baca juga: Gelar Aksi Super Damai, Massa Aksi PA 212 Membubarkan Diri Sambil Bentangkan Spanduk Rizieq Shihab

Salah satu peserta Reuni 212 enggan dibubarkan oleh aparat kepolisian yang berusaha mensterilkan massa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

Peserta Reuni 212 bernama Halimah bahkan sempat berdebat dengan Direktur Binmas Polda Metro Jaya Kombes Badya Wijaya.

"Bapak ibu semua yang kami hormati, kami mohon bapak ibu sekalian tidak berkumpul di sini. Kembali ke rumah masing-masing, monggo. Sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, untuk tidak berkumpul," kata Badya di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dikutip dari Antara.

"Kemarin demo buruh boleh, Pak. Itu kan juga kerumunan. Kita cuma reuni aja, silaturahmi," respon Halimah.

Meski sempat berdebat dengan aparat kepolisian, Halimah dan massa Reuni 212 lainnya memilih membubarkan diri dan melakukan jalan bersama (long march) ke arah Tugu Tani.

Untuk diketahui, acara Reuni 212 tetap digelar di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Kamis ini, meski belum mengantongi izin dari kepolisian.

Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengatakan, acara Reuni 212 tidak perlu mendapatkan izin dari kepolisian.

Baca juga: Reuni 212 Dinilai Berkumpulnya Umat Agama Islam dari Seluruh Penjuru Kota dengan Aksi Damai

Sebab, menurut Slamet, hal itu merujuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Cukup pemberitahuan, bukan izin, dan itu koordinator lapangan sudah melayangkan ke Polda Metro Jaya," ujar Slamet, Rabu kemarin.

Sebelumnya, kegiatan Reuni 212 tahun ini hanya akan digelar di Masjid Az Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor.

Namun, setelah memperhatikan situasi dan perkembangan, panitia juga menggelar acara di Ibu Kota.

Kepolisian kemudian memasang barrier dan kawat berduri di sekitar Patung Kuda untuk menahan massa yang mencoba masuk area tersebut.

Polda Metro Jaya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas kendaraan berupa penutupan sejumlah ruas jalan di sekitar Patung Kuda.

Baca juga: Pernyataan Tuhan Bukan Orang Arab Dudung Tuai Polemik, Ustaz Hilmi Ingatkan KSAD Lebih Bijaksana

Dudung-Fadil memantau

Kapolda Metro Jaya Fadil Imran dan KSAD Dudung Jenderal Dudung Abdurachman bersama jajaran melakukan patroli massa reuni 212 di kawasan sekitar Jalan Medan Merdeka.

Sebagai informasi, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, hampir semua akses pintu masuk ke Jakarta akan disekat.

Diantaranya di Kalimalang, Pasar Jumat, Lenteng Agung, Jalan Raya Bogor termasuk dari arah Tangerang yakni Batuceper dan Daan mogot.

Tak hanya itu, Ditlantas Polda Metro Jaya juga melakukan penutupan ruas jalan di sekitar area Patung Kuda dan Monas.

"Semua titik-titik masuk Jakarta itu akan ada pasukan," kata Sambodo, Rabu (1/12).

"Maka kami dari Polda Metro Jaya akan melaksanakan penyekatan di seputar kawasan bundaran Patung Kuda dan kawasan Monas," ucap Sambodo.

Baca juga: Polisi Putar Balik Bus Rombongan Massa 212 yang Hendak Menuju Monas di Pintu Tol Bekasi Barat

Seperti diketahui, penutupan ruas jalan itu dilakukan mulai Rabu (1/12) pukul 24.00 WIB hingga Kamis (2/12) pukul 21.00 WIB.

Penyekatan massa Reuni 212 di wilayah Jakarta Timur dilakukan di dua lokasi berbeda yakni di kawasan Pasar Rebo maupun di sekitar Lampiri. 

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan mengatakan penyekatan di Pasar Rebo dilakukan karena perbatasan dengan Depok. 

Sementara penyekatan serupa juga dilakukan aparat kepolisian di kawasan Lampiri yang juga merupakan perbatasan dengan wilayah Bekasi.

Upaya penyekatan dilakukan karena Reuni 212 dikhawatirkan menimbulkan kerumunan yang dapat memicu penularan Covid-19 meluas. 

“Kita berharap masing-masing memahami bahwa mencegah kerumunan itu salah satu upaya yang efektif di dalam menanggulangi pandemi Covid-19,” ucap Erwin, Kamis (2/12/2021). 

Baca juga: Tingkatkan Kepercayaan Konsumen, ADCP Gelar Topping Off Proyek LRT City Ciracas

Petugas pos penyekatan nanti tidak melakukan pemeriksaan surat jalan dengan memberhentikan satu per satu pengendara. Sehingga warga dapat melintas tanpa menunjukkan dokumen apapun.

Hanya saja petugas gabungan yang ditempatkan di pos penyekatan melakukan pengawasan secara kasat mata terhadap warga membawa barang bawaan banyak dan hendak mengikuti kegiatan. 

"Kepada mereka yang mungkin belum tahu bahwa kegiatan itu dilarang untuk kembali ke tempatnya masing-masing (diputarbalik)," ujar Erwin.

Polda Metro Jaya mengaku belum melihat konsentrasi massa reuni 212 di sekitaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan mengatakan belum ada pengerahan personel di titik-titik yang akan menjadi lokasi reuni 212.

"Tidak ada saya tadi dari sana patung kuda, tak ada masyarakat kelompok manapun di patung kuda karena memang tak boleh," ujar Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (2/12/2021).

Zulpan mengatakan belum ada personel dikerahkan dalam pengamanan wacana aksi tersebut.

Saat ini baru polisi lalu lintas dikerahkan untuk mengamankan pengalihan arus lalu lintas di sejumlah titik.

Misalnya saja mulai dari Sarinah Jalan M.H Thamrin dan Jalan Budi Kemuliaan juga Jalan Medan Merdeka Utara di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

"Jadi kalau ada yang mencolok karena ada pengalihan arus saja, ada yang terlihat anggota di lapangan untuk pengalihan arus saja," tuturnya.

Kata Zulpan, selama tak ada kegiatan reuni 212, pihaknya tak akan mengangkut warga yang datang ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat.

Namun apabila kegiatan tetap dilaksanakan, tak tutup kemungkinan para peserta aksi dikenakan pidana Pasal 212 KUHP hingga 218 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 1,4 tahun.

Sebelumnya peserta reuni 212 akan dipidana apabila tetap memaksa menggelar aksi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan memastikan kegiatan reuni 212 tak berizin apabila tetap diselenggarakan pada Rabu (2/12/2021).

"Kegiatan ini tak diberikan izin. Kegiatan ini tidak sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan dngn Satgas Covid-19 DKI Jakarta," ujar Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (1/12/2021).

Zulpan menjelaskan, karena tak ada rekomendasi Satgas Covid-19, Polda Metro Jaya juga tak memberikan izin kegiatan tersebut.

Pihak kepolisian juga disebut berkewajiban menjaga kesehatan masyarakat terutama dari virus Covid-19.

Maka dari itu, apabila reuni tetap diselenggarakan di Patung Kuda Arjuna Wiwaha ataupun di wilayah hukum Polda Metro Jaya maka acara tersebut ilegal.

Zulpan menyebut pihaknya tak segan-segan memberikan sanksi pidana terhadap warga yang nekat hadir dalam acara tersebut.

"Apabila paksakan lakukan kegiatan ini maka kami akan terapkan ketentuan hukum berlaku," jelas Zulpan.

Kata Zulpan, peserta aksi yang tetap ke Patung Kuda Arjuna Wiwaha akan disangkakan tindak pidana Pasal 212 KUHP tentang melawan pegawai negeri yang laksanakan kegiatan sah dan Pasal 218 KUHP tentang penolakan pembubaran kerumunan.

Selain dijerat KUHP, Polisi juga akan menerapkan Undang-undang kekarantinaan apabila warga tetap datang ke acara tersebut.

"Di samping KUHP yang kami gunakan ada undang-undang karantina kesehatan nomor 6 tahun 2018 yang isinya setiap orang wajib jalani peraturan kekarantinaan apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi hukum," bebernya.

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved