Eks Pegawai KPK

Kapolri Akui Kehebatan 57 Orang Eks Pegawai KPK yang tak Lulus TWK dalam Mengusut Kasus Korupsi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ternyata mengakui keunggulan 57 orang eks pegawai KPK dalam mengusut kasus korupsi. Mereka kini diberdayakan.

Editor: Valentino Verry
Warta Kota
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui kompetensi 57 orang eks pegawai KPK yang terde[pak karena tes TWK dalam menangani kasus korupsi. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak malu mengakui kehebatan 57 orang eks pegawai KPK dalam menindak kejahatan rasuah.

Demikian disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono.

Menurut dia, kemampuan itulah yang membuat Kapolri menginginkan merekrut 57 eks pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) itu menjadi ASN Polri.

Baca juga: Puluhan Petugas TNI-Polri Gelar Pencegahan Aksi Reuni 212 di Jalan Layang UI

"Polri melihat sepak terjang di antara 57 eks pegawai KPK mereka memiliki pengalaman di bidang pemberantasan korupsi. Kapolri melihat itu sebagai sesuatu yang bisa digunakan oleh institusi Polri dalam rangka memberantas Tipikor (tindak pidana korupsi)," kata Rusdi, Kamis (2/12/2021).

Ia meyakini bahwa 57 eks pegawai KPK tersebut bisa bersama-sama Polri dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Berdasarkan pengalaman, berdasarkan kompetensi itu jadi sesuatu penilai khusus dari pimpinan Polri. Sehingga beberapa orang itu bisa bersama-sama Polri dalam pemberantasan korupsi di tanah air," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo sebelumnya menjelaskan bahwa proses rekrutmen 57 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri hanya tinggal menunggu payung hukum yang mengatur mekanisme perekrutan.

Baca juga: Permenaker 17 Dapat Respon Cepat, Ratusan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Teken Akad KPR Massal

"Nunggu dulu, apabila peraturan sudah turun akan segera ditindaklanjuti," tukasnya.

Sebelumnya Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan niat untuk merekrut ke-57 eks pegawai KPK itu yang tak lolos TWK.

Namun, terkait rencana dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut, akan dilakukan pengkajian ulang.

Sebab, rencana perekrutan eks pegawai KPK oleh Polri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mulai Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Kapolri 4 Tahun 2013 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Polri.

Baca juga: Permenaker 17 Dapat Respon Cepat, Ratusan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Teken Akad KPR Massal

"Sehingga kalau perekrutan dipaksakan maka Kapolri akan melanggar hukum dan akan menuai polemik serta menimbulkan kegaduhan berlanjut. Karena sangat rentan untuk digugat secara hukum oleh banyak pihak," papar Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sabtu (20/11/2021).

Terkecuali, kata Sugeng, Kapolri merevisi undang-undang 5 tahun 2014 tentang ASN dan mengubah PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen serta Perkap 4 Tahun 2013 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Polri sebagai payung hukumnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved