Sekjen PSI Desak Surya Paloh Turun Tangan Terkait Tindakan Politis Gubernur DKI di Ajang Formula E

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dea Tunggaesti, mendesak Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh turun tangan atas polemik Formula E.

Seperti diketahui, Gubernur DKI anise Baswddan ‘bermain cantik’ menunjuk Ahmad Sahroni yang merupakan Bendahara Umum Partai NasDem sebagai Ketua Pelaksana Turnamen Formula E pada Juni 2022 mendatang.

Baca juga: Chan Yu Ching Ungkap Fakta, Bantu Valencya Pinjam Uang di Bank Sebesar Rp 2 Miliar untuk Usaha

Sementara Pastai NasDem adalah salah satu partai pendukung pemerintah, dan memiliki link yang langsung ke Istana Negara.

Menurut Dea, penunjukan Sahroni akan membahayakan posisi Presiden RI Jokowi, sehingga Sahroni selayaknya mundur dari kepanitiaan ajang balap mobil tersebut.

“Kalau saya jadi Bang Surya Paloh, saya akan minta Mas Sahroni untuk mundur dari jabatan Ketua Pelaksana Formula E,” kata Dea, Selasa (30/11/2021).

Dea mengatakan, permintaannya itu karena sosok Sahroni mempresentasikan Partai NasDem, partai pendukung pemerintah.

Meski nyatanya, Sahroni juga mengemban amanah Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI).

PSI menilai langkah Sahroni membahayakan karena membawa nama Jokowi ketika masih banyak persoalan membelit Formula E.

Kata dia, turnamen Formula E sedang diselidiki KPK, namun panitia yang terdiri dari IMI, PT Jakpro dan Formula E Operations (FEO) malah minta bertemu dengan Presiden Jokowi.

Baca juga: Angelo Alessio Merasa Bersalah di Momen HUT ke-93 Tahun Persija Malah Memberi Hadiah Kekalahan

“Hal itu tidak layak dilakukan, baik secara politis dan etis. Langkah-langkah Mas Sahroni membahayakan Pak Jokowi,” ujarnya.

Dea mengatakan, saran tersebut berangkat dari keprihatinan sebagai sesama anggota koalisi pemerintahan Jokowi.

“Meski PSI partai junior, tak ada salahnya mengingatkan koleganya di partai lain yang masuk dalam koalisi juga,” ujarnya.

“Mari sama-sama kita jaga Pak Jokowi. Beliau sedang fokus pada kerja pemulihan ekonomi dan menjaga pandemi Covid-19 tetap landau,” imbuhnya.

“Jangan dijerumuskan dalam benang kusut persoalan Formula E,” lanjut doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran ini.

Seperti diketahui, Ahmad Sahroni mengungkap bahwa panitia berencana menghadap Presiden Jokowi dan meminta arahan setelah lokasi sirkuit Formula E ditentukan.

Baca juga: Nagita Slavina Melahirkan Secara Caesar Metode Eracs, Ini Alasannya

Hal itu dikatakan Sahroni usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin (29/11/2021).

Menanggapi keinginan tersebut, Staf khusus Mensesneg, Faldo Maldini, menyarankan Anies untuk terlebih dahulu menyelesaikan semua permasalahan terkait Formula E.

"Memang benar, Gubernur DKI Jakarta sudah mengajukan waktu untuk menghadap Presiden, dengan mengajak serta CEO Formula E,” katanya.

“Namun, sebaiknya Pemprov DKI dan panitia memprioritaskan untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi,” imbuhnya.

“Venue, jalur, termasuk tata kelola, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sesuai peraturan perundang-undangan dan kepatutan," lanjut Faldo.

Sementara itu, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta meyakini, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bakal mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memonitoring turnamen Formula E pada Juni 2022 mendatang.

Baca juga: Pejabat di Bekasi Kerja Keras Antisipasi Merebaknya Varian Omicron, Berikut Strateginya

Bahkan perseroan daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana acara itu sebelumnya memberikan dokumen berisi rencana turnamen Formula E KPK setebal 600 halaman, Senin (29/11/21).

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa saat ini KPK sedang menjalankan upaya pencegahan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan Formula E.

"Saya sangat yakin, apa yang dilakukan oleh KPK dan disupport penuh oleh Jakpro dan Pemprov DKI ini, akan menghasilkan program-program yang bersih dan efektif," ucap Bambang pada keterangan tertulisnya yang dikutip Wartakotalive.com, Selasa (30/11/21).

"Semoga yang mereka lakukan akan menjadi trend baru, dimana pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta justru proaktif membantu KPK, dan datang ke kantor KPK bukanlah sesuatu yang menakutkan," tambahnya.

Sementara itu, Dirut PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto, mengatakan bahwa adanya kunjungan kembali ke KPK guna menambahkan dokumen yang dimana sebelumnya dokumen setebal 600 halaman telah diserahkan.

Baca juga: Ditjenpas Sebut Penetapan Pejabat Baru di Lapas Cipinang yang Terjerat Hukum Sudah Sesuai Aturan

"Kami datang untuk menyampaikan dokumen tambahan atas permintaan KPK," kata Widi.

"Kami juga manfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi dengan bapak-ibu di KPK, terkait pelaksanaan GCG," tambahnya.

Pemprov DKI mendorong transparansi penuh dan kolaborasi dengan para penegak hukum, atas semua program yang dijalankan, termasuk Formula E.

"Sudah menjadi kebijakan Pemprov DKI,untuk proaktif membantu para penegak hukum, dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan profesional, di lingkungan Pemprov DKI," ucap Kepala Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat.

Sebagai informasi, sebelumnya gelaran balap mobil listrik Jakarta E-Prix, akan dilaksanakan tanggal 4 Juni 2022.

Alberto Longo, Co-Founder Formula E, telah berkunjung ke Jakarta, untuk beraudiensi dengan para stakeholder, termasuk melihat persiapan dan calon lokasi trek balap.

Lokasi trek akan diumumkan sebelum tahun 2021 berakhir, saat ini proses review sedang dilakukan oleh FEO (Formula E Operation) berkonsultasi dengan FIA (Federasi Otomotif Dunia).

Berbagai progres persiapan gelaran dan lokasi final trek akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

"Jadi tidak benar rumor yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi yang akan menentukan lokasi trek, karena pelaksanaan E-Prix ada di ranah Pemprov DKI Jakarta yang bahu-membahu bersama IMI" ungkap Widi.

Dalam melaksanakan event internasional yang bernilai strategis untuk mengangkat nama Indonesia di panggung dunia tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggandeng IMI Pusat, dan menunjuk Ahmad Sahroni (Sekjen IMI Pusat) dan Bambang Soesatyo (Ketum IMI Pusat) sebagai Ketua Organizing Committee (OC) dan Ketua Steering Committee (SC).

OC nantinya akan dipimpin oleh tokoh-tokoh yang punya pengalaman panjang di bidang otomotif.

Baik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, maupun Ketum IMI, Bambang Soesatyo sepakat bahwa event tersebut harus sukses, untuk mengangkat nama Indonesia ke level baru yang lebih tinggi.