Breaking News:

Lapas Cipinang

Ditjenpas Sebut Penetapan Pejabat Baru di Lapas Cipinang yang Terjerat Hukum Sudah Sesuai Aturan

Ditjenpas Kemenkumham bereaksi atas berita yang beredar soal pengangkatan pejabat bermasalah di Lapas Cipinang.

Editor: Valentino Verry
Tribunnews.com
Ilustrasi napi di Lapas Cipinang - Lapas Cipinang kini kembali disorot aktivis karena tercium adanya pengangkatan pejabat baru yang pernah terjerat hukum. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham memastikan penetapan jabatan di lingkungan Pemasyarakatan dilakukan secara profesional sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. 

Sebelumnya, beredar isu pelanggaran pada promosi jabatan terhadap beberapa pejabat di lingkungan Pemasyarakatan.

“Penunjukan atau pemberian jabatan kepada pegawai telah dilakukan sesuai prosedur, dan transparan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kapasitas masing-masing orang,” tutur Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Ditjenpas, Rika Aprianti, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Masa Jabatan Tinggal Setahun Lagi, Partai Ini Ingatkan Janji-janji Kampanye Anies Baswedan

Salah satu yang menjadi polemik yaitu penetapan pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang. 

Menurut Rika, yang bersangkutan memang pernah menerima hukuman disiplin saat bertugas di Ditjenpas tahun 2018 lalu, dan telah mengikuti pembinaan kepegawaian dan menjalani hukuman disipin di kantor Kanwil Kemenkumham Banten.

Dan masa hukuman disiplin tersebut telah berakhir di tahun ini.

“Yang bersangkutan sudah menjalani hukuman disiplin dan pembinaan, dan selama ini kinerjanya baik dan telah berkontribusi bagi Kanwil Kemenkumham Banten, sehingga dianggap layak dipromosikan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai salah satu pejabat struktural Lapas Cipinang,” tambah Rika.

“Jika memang ditemukan kejanggalan dalam penetapan jabatan, tolong disampaikan secara rinci dengan bukti yang jelas sehingga tidak menjadi spekulasi dan isu liar,” imbuhnya.

Baca juga: Titi Kamal Kembali Bintangi Film Horor Makmum 2, Siap Diputar di Seluruh Bioskop 30 Desember 2021

“Kami akan sangat terbuka dengan laporan tersebut dan akan segera menindaklanjuti jika memang terjadi pelanggaran dalam proses promosi maupun mutase jabatan,” tandas Rika.

Sebelumnya, Surat Keputusan (SK) Mutasi para pegawai di lingkungan kerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) disorot oleh Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro. 

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved