Breaking News:

Reuni 212

Kombes E Zulpan Imbau Masyarakat tak Terhasut Ajakan Panitia Reuni 212 Aksi di Patung Kuda

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan mengajak masyarakat untuk tak terhasut oleh ajakan aksi panitia Reuni 212 di Patung Kuda. Sebab ilegal.

Penulis: Desy Selviany | Editor: Valentino Verry
Warta Kota/Desy Selviany
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan mengajak masyarakat untuk tak terhasut ajakan ikut aksi Reuni 212. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Warga diharapkan tak terpancing dengan ajakan aksi reuni 212 di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat.

Acara itu dipastikan tak berizin sehingga ilegal.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan mengatakan bahwa kepolisian hanya menjalankan tugas untuk melakukan pencegahan penularan Covid-19 di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Baca juga: RUU HPP Disahkan, Pakar Kebijakan Publik Trisakti Nilai Industri HPTL Belum Didukung Pemerintah

Sehingga aksi-aksi yang dapat menimbulkan kerumunan seperti reuni 212 tak diperkenankan.

Apalagi Satgas Covid-19 DKI Jakarta sudah tak memberikan rekomendasi terhadap aksi tersebut.

Maka apabila aksi tetap diadakan, maka acara tersebut tak berizin atau ilegal.

"Kemudian masyarakat saya berharap tidak terpancing mengikuti kegiatan ini karena ini kegiatan yang tidak mendapatkan izin dari permerintah maupun dadi kepolisian," tuturnya di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Kombes Sambodo Purnomo Yogo Evaluasi Anggota yang Pegang Senjata, Buntut Penembakan di Tol Bintaro

Zulpan berharap warga dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya.

Apabila melanggar maka sanksi hukum akan diterapkan kepada peserta aksi ilegal.

Peserta aksi ilegal akan diterapkan Pasal 212 KUHP tentang melawan pegawai negeri yang laksanakan kegiatan sah dan Pasal 218 KUHP tentang penolakan pembubaran kerumunan.

Selain dijerat KUHP, Polisi juga akan menerapkan Undang-undang kekarantinaan apabila warga tetap datang ke acara tersebut.

Baca juga: Orang Tua Murid di Depok Khawatir Varian Omicron Mengintai saat PTM Terbatas

"Di samping KUHP yang kami gunakan ada undang-undang karantina kesehatan nomor 6 tahun 2018 yang isinya setiap orang wajib jalani peraturan kekarantinaan apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi hukum," bebernya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved