Persidangan Kasus ASABRI, Pakar: Mengguncang Ketatanegaraan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menyoroti proses persidangan kasus korupsi ASABRI, yang dianggapnya mengguncang ketatanegaraan.

Seperti diketahui, fakta persidangan kasus tipikor ASABRI yang menghadirkan ahli Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI, Senin (22/11/2021) di PN Tipikor DKI Jakarta, terungkap fakta bahwa penghitungan yang dilakukan BPK terkait kerugian negara sebesar Rp22,788 triliun tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

"Jelas kasus ini mengguncang ketatanegaraan kita, nilainya sangat besar. Intinya yang harus kita desak adalah Jaksa dan Hakim harus aktif menggoreng keterangan-keterangan para terdakwa itu," ujar Margarito, Selasa (30/11/2021).

Pakar yang juga penulis buku Pembatasan Kekuasaan Presiden ini menjelaskan, kalau masih ada yang disembunyikan dalam kasus yang menghebohkan tersebut, akan sangat berbahaya kedepannya.

"Jadi agar diketahui dan terungkap fakta-fakta baru, sehingga dengan fakta-fakta baru itu akan diketahui apakah mereka itu sudah orang yang sebenarnya atau bukan? Atau masih ada lagi orang lain, dan orang lain itu belum diambil (jadi tersangka) sampai dengan saat ini," terang Margarito.

Dia melanjutkan, yang patut dan semestinya dilakukan para Jaksa dan Hakim dalam persidangan saat ini adalah terus menggali fakta baru jika memang terbukti ada.

"Kalau masih ada orang lain lagi maka itulah keadilan harus juga dikejar didesak, jangan-jangan mereka ini (terdakwa) juga korban, bagaimana mengembalikan kerugian kalau masih ada orang lain?" pungkas Margarito.

Baca juga: Marcus/Kevin Berada di Grup Neraka, Coach Naga Api: Peluang Masih Ada

Baca juga: Sumur Resapan Anies Tebar Ancaman DBD, 15 Dokter Alumni FKUI Bikin Petisi

Baca juga: KSAD Pastikan Turun Tangan Jika Reuni 212 Timbulkan Kekacauan, Jenderal Dudung: Kenapa Takut?

Sementara itu Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) menerangkan tidak boleh ada tumbal dalam kasus ASABRI ini.

"Tidak boleh ada tumbal dalam kasus ini, yang terjadi, yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya, Selasa (30/11/2021).

Dalam hal proses persidangan apabila ditemukan fakta-fakta baru maka pandangan tersebut, tentunya memiliki argumentasi hukum. "Tetapi semua menjadi kewenangan majelis hakim untuk menjadi bahan pertimbangkan," kata Suparji.

Sebagaimana diketahui BPK menghitung kerugian berdasarkan data uang yang keluar dari PT ASABRI, tanpa memperhitungkan uang tersebut berbentuk aset.

Sampai saat ini kerugian yang dimaksud BPK masih berbentuk aset.

Baca juga: Cerita Pencopotan Baliho Rizieq Shihab dan FPI, Jenderal Dudung: Mendidih Darah Saya, Panas Sudah!

Baca juga: Dilantik Jadi KSAD, Ini yang Pertama Kali Dilakukan Jenderal Dudung

Baca juga: KSAD Jenderal Dudung Kerahkan Ustaz Militer Atasi Ancaman Doktrinasi Terorisme

Kemudian, aset tersebut masih bernilai, tetapi tidak menjadi sebagai pengurang kerugian.

Kemudian dalam fakta diungkap adanya temuan perhitungan saham (Semen Baturaja Persero Tbk) tidak sesuai.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) metode yang dipakaimenurut BPK, maka uang yang keluar dari ASABRI, tidak kembali sampai saat ini.

Tapi untuk menghitung SMBR didasarkan pada nilai saham per 31 Desember 2019.

Jadi metode penghitungan yang dilakukan oleh BPK per kerugian saham dan reksa dana dinilai JPU tidak konsisten dan terkuak dugaan pembohongan publik, dimana kerugian negara yang disampaikan oleh BPK sebesar 22,7 triliun tidak nyata dan pasti.