Breaking News:

Berita Depok

Ini yang Diminta Buruh Jika Mohammad Idris Tak Menaikkan UMK Depok 2022

Ini yang Diminta Buruh Jika Mohammad Idris Tak Menaikkan UMK Depok 2022. Berikut Selengkapnya

Penulis: Vini Rizki Amelia | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Tangkapan layar - Video penjelasan Wali Kota Depok, Mohammad Idris tentang penghentian sementara PTMT untuk semua sekolah di Kecamatan Pancoran Mas yang diunggah di kanal Youtube Mohammad Idris, Jumat (19/11).  

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Enam federasi buruh bersiap geruduk Kantor Wali Kota Depok di Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas, Kota Depok pada 29 dan 30 November 2021.

Aksi ini dikatakan Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel (FSB Kamiparho) Kota Depok, Rudi Gunawan.

Rudi mengatakan, keenam federasi buruh tersebut adalah FSB Kamiparho, ASPEK Indonesia, RTMM, SPN, LEM SPSI, dan FARKES.

"Kami meminta Wali Kota Depok untuk tetap menetapkan UMK (Upah Minimun Kota) Depok 2022 sesuai dengan yang telah disepakati dengan kami beberapa waktu lalu yakni sebesar 5,34 persen," papar Rudi Gunawan saat dihubungi TribunnewsDepok.com, Sabtu (27/11/2021).

Turunnya para buruh ke jalan untuk menyampaikan aspirasnya untuk kesekian kali terkait UMK ini, dikatakan Rudi lantaran adanya informasi bahwa Idris mengubah surat usulan rekomendasi kenaikan UMK Depok 2022.

Baca juga: Besaran UMK Depok Diumumkan Hari Senin Ini, Segini Persentase Kenaikannya

Baca juga: Mohammad Idris Dinilai Tak Konsisten Soal UMK 2022, Buruh Bakal Kembali Turun ke Jalan Pekan Depan

Surat yang ditandatangi Idris tercantum tanggal 25 November 2021 dengan usulan rekomendasi UMK 2022 naik sebesar Rp 37.717,20 menjadi Rp 4.377.231,93 atau 0,869 persen.

Padahal, lanjut Rudi, Pemerintah Kota Depok sebelumnya sudah mengeluarkan surat usulan rekomendasi UMK Depok 2022 tertanggal 23 November 2021 yang berharap Gubernur Jawa Barat menaikan UMK Depok 2022 sebesar 5,34 persen.

Keputusan yang menjadi wewenang Gubernur Jawa Barat ini pun disadari Rudi Gunawan, terlebih dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja, Rudi berharap Wali Kota Depok jangan takut dalam mengambil keputusan terkait UMK.

Rudi juga memaklumi kondisi pandemi Covid-19 bukanlah situasi yang mudah, namun demikian, dirinya berharap adanya kebijakan lain diambil Pemkot Depok yang pro buruh.

"Wali Kota bisa mengeluarkan kebijakan lain yang bisa meringankan beban buruh seperti kebijakan terkait tunjangan dan juga bantuan sosial, maupun kebijakan-kebijakan lainnya," tutur Rudi.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved