Breaking News:

Korupsi

Demi Hak Asasi Manusia, LQ Indonesia Lawfirm Bakal Tempuh Jalur Hukum Soal Polemik Remisi Koruptor

Demi Hak Asasi Manusia, LQ Indonesia Lawfirm Bakal Tempuh Jalur Hukum Soal Polemik Remisi Koruptor. Berikut selengkapnya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim di Mahkamah Konstitusi (MK), Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (1/1/2021) 

Dalam Amar putusanya MA mengabulkan sebagian dari permohonan terkait remisi  koruptor.

"Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Ditjenpas sudah membentuk tim dan sedang mempelajari amar putusan dimaksud, dan selanjutnya akan menyusun perubahan Peraturan Menteri sebagai aturan pelaksanaan pemenuhan hak remisi, asimilasi maupun integrasi," ujar Rika Aprianti dalam keterangan tertulisnya pada Senin (22/11/2021).

Lebih lanjut Rika menambahkan, berdasarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil pada Pasal 8 ayat 2, mengatur tentang Pelaksanaan Putusan Uji Materi, pemerintah masih memiliki waktu 90 hari, terhitung sejak 28 Oktober 2021 sampai dengan 28 Januari 2022.

Baca juga: Remisi Djoktjan dari Ditjen PAS Dinilai Janggal, Laode Singgung Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi

Baca juga: Mahkamah Agung Cabut PP Pengetatan Remisi Koruptor, LQ Indonesia Lawfirm Pertanyakan Ditjenpas

"Untuk menyusun kembali perubahan Permenkumham No 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat " ucapnya.

Rika mengatakan, Ditjen Pas akan melaksanakan dan memberikan hak-hak narapidana sebagaimana aturan yang ada.

"Adapun perkembangan selanjutnya dengan yang  disampaikan MA ya kita akan ikuti, berdasarkan rules yang baru atau peraturan yang baru, pasti kita ikuti,” ucap dia.

Sementara itu, Alvin Lim menyoroti Judicial Review terhadap putusan MA RI Nomor 28P/HUM/2021.

Di antaranya pemberian remisi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak pidana korupsi, tanpa harus ada Justice Collaborator (JC) atau pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum.

Sebelumnya remisi hanya dapat diberikan kepada JC yang diatur dalam PP Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan atas PP Nomor 32 tahun 1999.

Padahal, PP tersebut menurutnya bertentangan dengan Undang-undang (UU) yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved