Vaksinasi Covid19

Bukan karena Faktor Ideologis, Persoalan Teknis Jadi Sebab Warga Kota Besar Enggan Divaksin Covid-19

Menurut Devie, berdasarkan pengamatan yang dilakukan pihaknya, masyarakat di kota besar enggan pergi ke sentra vaksinasi karena persoalan teknis.

Istimewa
Ketua Yayasan Sinergi Vaksinasi Merdeka Devie Rahmawati mengungkapkan, beredarnya hoaks tak melulu jadi hambatan masyarakat di kota besar enggan divaksin Covid-19. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Yayasan Sinergi Vaksinasi Merdeka Devie Rahmawati mengungkapkan, beredarnya hoaks tak melulu jadi hambatan masyarakat di kota besar enggan divaksin Covid-19.

"Isu bahwa masyarakat enggan vaksin karena misalnya urusan ideologis, itu padahal tidak sama sekali."

"Keengganan masyarakat di Jakarta dan daerah penyangga untuk vaksinasi Covid-19, terkait persoalan teknis," ujarnya dalam kegiatan virtual dialoag KCPEN, Rabu (24/11/2021).

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 24 November 2021: 377 Sembuh, 451 Orang Positif, 13 Meninggal

Menurut Devie, berdasarkan pengamatan yang dilakukan pihaknya, masyarakat di kota besar enggan pergi ke sentra vaksinasi karena persoalan teknis.

Seperti, tidak memiliki kendaraan untuk mengakses sentra vaksinasi, serta keseharian masyarakat adalah pekerja harian.

"Ketika sebuah lokasi vaksinasi itu terpusat, maka yang terjadi adalah semua orang menuju di sana."

Baca juga: Arteria Dahlan Siap Berdamai Asal Wanita yang Memakinya Cabut Laporan dan Minta Maaf di Depan Publik

"Lalu muncul antrean, ketika antre berarti kan butuh waktu lebih lama untuk bisa mendapatkan kesempatan divaksin."

"Bagi saudara-saudara kita yang memiliki pendapatan harian, ini tentu saja menyulitkan," ulas Devie.

Untuk itulah, diperlukan strategi yang dapat memudahkan masyarakat menerima vaksinasi Covid-19.

Baca juga: MAKI Berharap KPK Kabulkan Permohonan Justice Collaborator AKP Stepanus Robin Pattuju

Bekerja sama dengan Polri, stakeholder, dan sektor swasta lain, Yayasan Sinergi Vaksinasi Merdeka membuat sentra vaksinasi yang dekat dengan masyarakat.

Seperti, di lokasi poskamling maupun rumah tokoh masyarakat.

"Sehingga hambatan ongkos untuk ke tempat vaksinasi, lalu belum lagi kena antrean lama, harus beli makanan, lalu kemudian yang ketiga harus kehilangan waktu untuk memperoleh pendapatan, itu semua bisa diatasi," tuturnya.

Baca juga: Tolak Penetapan Upah Minimum 2022, Buruh KSPSI Besok Gelar Unjuk Rasa di Patung Kuda

Melalui strategi ini juga diharapkan dapat mengindentifikasi setiap wilayah, siapa saja warga yang tidak mau divaksinasi.

"Kalau sudah tahu ada yang tidak mau, pasien kami lebih mudah melakukan komunikasi sosial untuk mengatasinya," ucap Devie.

Update Vaksinasi

Sejak program vaksinasi Covid-19 dimulai pada 13 Januari 2021, pemerintah sudah menyuntikkan dosis pertama kepada 136.447.629 (65,52%) penduduk hingga Rabu (24/11/2021) petang.

Sedangkan dosis kedua sudah diberikan kepada 91.617.127 (43,99%) orang.

Dikutip dari laman kemkes.go.id, rencana sasaran vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah 208.265.720 penduduk yang berumur mulai dari 12 tahun.

Baca juga: Tiga Pekan Laju Vaksinasi Covid-19 Turun, Menkes: Masyarakat Masih Ragu Pakai yang Selain Sinovac

Hal ini untuk mencapai tujuan timbulnya kekebalan kelompok (herd immunity).

Karena ketersediaan jumlah vaksin Covid-19 bertahap, maka dilakukan penahapan sasaran vaksinasi.

Untuk tahap pertama, vaksinasi Covid-19 dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 23 November 2021: 394 Orang Positif, 434 Sembuh, 9 Meninggal

Yang meliputi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan sampai saat ini, jumlah SDM Kesehatan yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 adalah 1.468.764 orang, sedangkan populasi vaksinasi sebanyak 12.552.001 orang.

Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 23 November 2021, dikutip Wartakotalive dari laman Covid19.go.id:

DKI JAKARTA

Jumlah Kasus: 863.551 (20.3%)

JAWA BARAT

Jumlah Kasus: 707.401 (16.6%)

JAWA TENGAH

Jumlah Kasus: 486.108 (11.4%)

JAWA TIMUR

Jumlah Kasus: 399.190 (9.4%)

KALIMANTAN TIMUR

Jumlah Kasus: 158.190 (3.7%)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jumlah Kasus: 156.492 (3.7%)

BANTEN

Jumlah Kasus: 132.622 (3.1%)

RIAU

Jumlah Kasus: 128.605 (3.0%)

BALI

Jumlah Kasus: 114.120 (2.7%)

SULAWESI SELATAN

Jumlah Kasus: 109.882 (2.6%)

SUMATERA UTARA

Jumlah Kasus: 106.001 (2.5%)

SUMATERA BARAT

Jumlah Kasus: 89.832 (2.1%)

KALIMANTAN SELATAN

Jumlah Kasus: 69.888 (1.6%)

NUSA TENGGARA TIMUR

Jumlah Kasus: 63.956 (1.5%)

SUMATERA SELATAN

Jumlah Kasus: 59.921 (1.4%)

KEPULAUAN RIAU

Jumlah Kasus: 53.872 (1.3%)

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jumlah Kasus: 52.216 (1.2%)

LAMPUNG

Jumlah Kasus: 49.664 (1.2%)

SULAWESI TENGAH

Jumlah Kasus: 47.122 (1.1%)

KALIMANTAN TENGAH

Jumlah Kasus: 45.606 (1.1%)

KALIMANTAN BARAT

Jumlah Kasus: 41.475 (1.0%)

ACEH

Jumlah Kasus: 38.407 (0.9%)

KALIMANTAN UTARA

Jumlah Kasus: 35.868 (0.8%)

SULAWESI UTARA

Jumlah Kasus: 34.690 (0.8%)

PAPUA

Jumlah Kasus: 34.311 (0.8%)

JAMBI

Jumlah Kasus: 29.764 (0.7%)

NUSA TENGGARA BARAT

Jumlah Kasus: 27.767 (0.7%)

PAPUA BARAT

Jumlah Kasus: 23.327 (0.5%)

BENGKULU

Jumlah Kasus: 23.102 (0.5%)

SULAWESI TENGGARA

Jumlah Kasus: 20.155 (0.5%)

MALUKU

Jumlah Kasus: 14.585 (0.3%)

SULAWESI BARAT

Jumlah Kasus: 12.350 (0.3%)

MALUKU UTARA

Jumlah Kasus: 12.097 (0.3%)

GORONTALO

Jumlah Kasus: 11.834 (0.3%). (Rina Ayu)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved