Bappenas Usung Digitalisasi Sistem Informasi Lanjut Usia untuk Menghadapi Silver Economy

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Populasi penduduk dunia berusia lebih dari 65 tahun terus merangkak naik.

Badan dunia urusan ekonomi dan sosial (United Nation Department of Economic and Social Affairs Divisi Population Ageing) memproyeksikan adanya pertumbuhan jumlah penduduk lebih dari 65 tahun dari 901 juta jiwa (12.3 persen) pada tahun 2015 menjadi 1.4 Milyar (16.5 persen) pada tahun 2030. 

Lonjakan penduduk dunia juga diperkirakan naik dua kali lipat pada tahun 2050 atau mencapai 2,1 Milyar.

Tahun 2020, populasi penduduk berusia diatas 65 tahun di Jepang  meningkat 60persen, Mexico sebesar  111 persen  dan 80 persen di China. 

Baca juga: RSUD Tangerang Miliki Layanan Hearing Solution, Pemeriksaan Pendengaran dari Bayi Hingga Lansia

Baca juga: Cegah Malnutrisi pada Lansia, Jangan Biarkan  Selera Makannya Turun

Lonjakan penduduk ini akan memunculkan fenomena “Baby Boomers” yang berimplikasi pada perubahan peta politik, ekonomi dan sosial.

Indonesia pun mendekati cepatnya penuaan penduduk. 

Pada 2020, penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia mencapai 26,4 juta jiwa. Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan, pada 2045 mendatang, penduduk lansia akan berjumlah sekitar 61,4 juta jiwa atau sekitar 20-25 persen dari total penduduk.

“Indonesia diprediksi menjadi negara dengan silver economy terbesar setelah Tiongkok dan Jepang. Untuk itu, sekarang adalah waktu yang penting untuk mulai mengembangkan berbagai kebijakan multisektor yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan agar kita siap menghadapi penuaan penduduk,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Webinar Peluncuran dan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional (Stranas) Kelanjutusiaan yang digelar secara daring, Kamis belum lama ini.

Baca juga: Cegah Malnutrisi pada Lansia, Jangan Biarkan  Selera Makannya Turun

Baca juga: Masih Ada Mispersepsi, Baru 22 Persen Lansia Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Silver economy atau ekonomi perak adalah sistem produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa yang bertujuan untuk menggunakan potensi pembelian orang tua dan lanjut usia serta memenuhi kebutuhan konsumsi, hidup dan kesehatan mereka.

Salah satu strategi menghadapi penuaan penduduk adalah digitalisasi yang memudahkan lansia untuk mengakses layanan kesehatan, finansial, hingga sosial, sekaligus mengurangi kontak fisik dan risiko penularan Covid-19.

Terlebih, literasi digital lansia saat ini masih relatif rendah, yakni 46,68 persen pada 2020.

Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas mengusung digitalisasi Sistem Informasi Lanjut Usia atau Silani dalam bentuk aplikasi berbasis website.

Baca juga: Antisipasi Tawuran dan Bentrokan, Tokoh Pemuda Kembangan Minta Jumlah Personel Polisi ditambah

Website ini untuk pemutakhiran data lansia, rujukan layanan, dan manajemen kasus, serta berbasis android yang dapat diakses lansia di wilayah uji coba.

Digitalisasi Silani memudahkan pelaksanaan Layanan lansia terintegrasi berdasarkan kajian human factor study.

“Layanan lansia terintegrasi perlu dukungan konkret pemerintah daerah hingga tercermin dalam kebijakan berkelanjutan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak lansia. Dengan Stranas Kelanjutusiaan ini, kita mendorong komitmen lintas stakeholder, baik pemerintah dan swasta di tingkat pusat, daerah, maupun komunitas untuk menyejahterakan lansia kita,” tegas Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi. 

Baca juga: Belanja sekaligus Belajar Membatik, di Rumah Batik Gobang Betawi, Kembangan Jakarta Barat

Baca juga: Smartphone dengan Baterai Terbaik Mencatat Rekor Mampu Hidup Selama 57 Jam

Program pendataan telah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dimulainya digitalisasi untuk lanjut usia.

Pada 2019, Silani memulai pendataan lansia di tujuh desa/kelurahan di DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Bali pada 2019.

“Perlu perbaikan tata kelola pemenuhan hak lanjut usia, di mana digitalisasi layanan membuka pemahaman mendalam bagi lansia sendiri terkait haknya dan akan menjadi peluang bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan pelayanan lansia terintegrasi,” pungkas Maliki, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas dalam webinar bersama Asian Development Bank melalui the Japan Fund for Poverty Reduction dan the Republic of Korea e-Asia Knowledge Partnership Fund tersebut.