Formula E

Anggara Minta Presiden Jokowi Tidak Dibawa-bawa, karena Pembiayaan Formula E Bersumber dari APBD

Rencana penyelenggaraan Formula E oleh Pemerintah Provinsi (Pempov) DKI Jakarta masih menuai pro dan kontra.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho
fiaformulae.com
Logo Formula E 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Rencana penyelenggaraan Formula E oleh Pemerintah Provinsi (Pempov) DKI Jakarta masih menuai pro dan kontra.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan menyiapkan opsi tempat yang bakal dijadikan venue balapan Formula E yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 2022.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan bahwa balapan mobil listrik Formula E bukanlah tanggung jawab Presiden Joko Widodo, melainkan Pemprov DKI Jakarta.

Oleh karena itu, Anggara meminta kepada panitia Formula E, agar tidak mencatut nama Presiden Jokowi dalam ajang yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Prasetyo Minta Panitia Formula E Tidak Dompleng Nama Presiden Jokowi

Baca juga: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi Minta Presiden Jokowi Tidak Dibawa-bawa Dalam Formula E

Baca juga: Soal Lokasi Sirkuit Formula E Presiden Jokowi yang Putuskan, Bamsoet: Monas dan GBK Saya Larang

"Perencanaan dan pembiayaan Formula E seluruhnya bersumber dari APBD. Jadi, tidak perlu bawa-bawa nama presiden. Kecuali memang ada perizinan yang menjadi wewenang pemerintah pusat,” kata Anggara berdasarkan keterangannya pada Kamis (25/11/2021).

Anggara justru curiga nama Presiden Jokowi tiba-tiba dibawa ajang Formula E karena diduga bermasalah.

Pasalnya saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut melakukan pendalaman terkait penganggaran untuk ajang Formula E.

BERITA VIDEO: DKI Optimistis Presiden Dukung Formula E Juni 2022

"Sejak 2019, Formula E direncanakan, Pak Gubernur percaya diri saja memakai uang APBD untuk bayar commitment fee. Sekarang saat ada dugaan pelanggaran tiba-tiba nama presiden harus dibawa. Enggak ada sangkut pautnya,” tutur Anggara dari Fraksi PSI.

Anggara menegaskan bahwa pengawalan uang APBD dalam penyelenggaraan Formula E.

Termasuk, Anggara berujar bahwa PSI akan mengawal pemeriksaan oleh KPK, hingga mengawal di tingkat DPRD DKI Jakarta.

“Ini tidak akan menghentikan kami untuk menuntut pertanggungjawaban pemakaian uang APBD,” tegas Anggara.

Seperti diketahui, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo alias Bamsoet memastikan ajang balap Formula E di Jakarta akan tetap digelar pada Juni 2022.

Meski dalam perhelatan ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan, turnamen Formula E tetap bisa digelar sebagaimana jadwal yang ditetapkan.

“Silakan hukum berjalan tapi acara ini karena sudah masuk ke tender event internasional, ini tetap harus berjalan,” kata Bamsoet saat jumpa pers di gedung Blackstone, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (24/11/2021) malam.

Dia meyakini, tidak ada masalah dengan turnamen Formula E ini karena telah dirancang sesuai aturan yang berlaku.

"Saya yakin dan percaya ini akan indah pada waktunya dan akan clear pada waktunya," imbuhnya.

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved