Cyber Army Ulama dan Anies Baru Ide, MUI DKI Sindir Buzzer yang Kepanasan, Denny Tegaskan Tak Takut

Ariza pun berharap, tim saber MUI DKI Jakarta bisa menjadi wadah edukasi warga agar tidak termakan kabar hoaks, serta menjadi sarana edukasi waega dalam memilah informasi. "Apabila menerima berita di media sosial, harap dicerna lagi sebelum disebarluaskan," ujar Ariza.

Pandangan pengamat

Pengamat politik Islam dari The Political Literacy, Muhammad Hanifuddin, menilai keputusan MUI DKI Jakarta membentuk pasukan siber (Cyber Army) untuk membantu Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai keputusan bagus, meskipun agak sedikit terlambat dilakukan.

Hanif menyebutkan tiga poin krusial terkait keputusan MUI DKI tersebut.

Dia menilai MUI DKI perlu memberikan penjelasan agar publik tidak kaget sekaligus menilai negatif terhadap pasukan siber ini.

Apalagi, kata dia, tim ini bukan sekadar untuk Anies, tapi juga melindungi ulama.

Baca juga: Bingung Atasi Banjir Kampung Todipan, Gibran Tak Ada Solusi: Ya Gimana Curah Hujan Tinggi Banget

“Pertama, kesadaran MUI terkait pentingnya MUI memiliki tenaga ahli dan tim siber patut diapresiasi. Ini langkah maju, tapi sangat terlambat,” ujarnya kepada KOMPAS TV lewat pesan daring, Sabtu (20/11/2021).

Hanif mengingatkan tentang fatwa MUI soal panduan bermuamalah di media sosial sudah diterbitkan sejak 2017.

Di antaranya adalah melarang penyebaran ujaran kebencian, berita bohong, bullying atau perundungan dan permusuhan.

Terlebih, kata dia, yang dapat merusak keharmonisan umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sudah jauh-jauh hari menjadi keresahan publik bahkan sebelum fatwa itu dikeluarkan.

“Kedua, tim cyber ini harus objektif, akurat, berimbang, dan tidak partisan. Informasi dan dakwah MUI harus menjadi pengayom dan penengah dari silang pendapat yang ada di masyarakat,” tambahnya.

Yang menurut Hanif paling krusial terkait keinginan untuk melindungi ulama dan Anies dari serangan buzzer adalah MUI harus dapat memberikan pencerahan dan literasi kepada publik secara bijak.

Baca juga: VIRAL Ajakan Jihad Melawan Densus 88 dan Seruan Bakar Kantor Polres, Tim Siber Polri Bergerak Cepat

“Ketiga, tim siber harus menyajikan fakta kelebihan dan kekurangan pemerintah secara berimbang. Hal ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Jika pemerintah daerah memiliki prestasi, maka harus diapresiasi dan didukung. Namun jika memiliki kelalaian untuk mewujudkan kemashlahatan umat/masyarakat madani, maka harus dikritik dan diingatkan secara santun,” tambahnya.

Oleh karena itu, tambah Hanif, kelak masyarakat akan cerdas menilai berita dan penggiringan opini yang dilakukan oleh buzzer. (WartaKota/KompasTV)