Breaking News:

Berita Jakarta

Dinilai Tabrak Aturan, Politisi PDIP Minta Pemprov DKI Stop Pembangunan Videotron Pos Polisi Harmoni

Dinilai Tabrak Aturan, Politisi PDIP Minta Pemprov DKI Hentikan Pembangunan Papan Reklame di Pos Polisi Harmoni dan Lapangan Banteng

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Meteran Listrik papan reklame di atas Pos Polisi Harmoni, Gambir, Jakarta Pusat 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dinilai tabrak aturan, Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan pembangunan papan reklame di atas Pos Polisi Harmoni & Lapangan Banteng ,Jakarta Pusat.

Pelanggaran tersebut diungkapkan Politisi PDIP itu di antaranya, Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

Dalam pelaksanaannya, seharusnya pemasangan reklame tersebut harus melalui mekanisme pelelangan oleh Badan Aset Pemprov DKI Jakarta berdasarkan ketentuan yang tertulis pada Pasal 23. 

“Pembangunan reklame di atas Pos Polisi Harmoni tidak sesuai aturan, harus melalui sistem lelang oleh Badan Aset Pepmprov DKI, hal inilah yang dilanggar,” kata Gembong.

Tidak hanya itu, pembangunan konstruksi reklame tersebut pun menyalahi persyaratan perizinan sebagaimana yang tertuang pada pasal 46, serta tidak sesuai dengan batasan teknis yang telah ditetapkan dalam pasal 15 Pergub 148/2017.

Papan reklame jenis LED yang sudah terpasang di simpang Harmoni, Jakarta Pusat
Papan reklame jenis LED yang sudah terpasang di simpang Harmoni, Jakarta Pusat (Warta Kota)

Baca juga: Legislator dan Pengamat Perkotaan Pertanyakan Keberadaan Reklame di Atas Pos Polisi di Harmoni

“Jadi, sangat jelas bahwa pemasangan reklame tersebut melanggar beberapa peraturan yang berlaku. Peraturannya ada, kok bisa-bisanya papan reklame itu masih berdiri. Percuma saja ada Pergub kalau begitu,” tegas Anggota DPRD dari Fraksi PDIP itu.

Gembong menambahkan, Pergub tersebut dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keindahan lingkungan, mengoptimalkan Penerimaan daerah, selain untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Reklame di ibukota.

Baca juga: Anggota DPRD Gembong Kritisi Bongkar Pasang Reklame di Pos Polisi Simpang Harmoni & Lapangan Banteng

“Jangan diabaikan itu Pergub. Semua pihak terkait harus menghormati peraturan yang ada. Jangan tutup mata,” ujar Gembong lagi.

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) dan Dinas Penaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta perihal pembangunan papan reklame di Pos Polisi Simpang Harmoni, Lapangan Banteng & Pancoran tersebut.

Begitu pun dari pihak Kepolisian selaku pemilik lokasi papan reklame yang diduga telah memberikan rekomendasi untuk pembangunan papan reklame itu.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin selaku pihak yang mengawasi pembangunan papan reklame dan Kepala DPMPTSP DKI Jakarta Benni Aguscandra juga belum bisa dikonfirmasi.

Sampai berita ini diterbitkan, belum diketahui hak pembangunan papan reklame di Pos Polisi Simpang Harmoni dan Lapangan Banteng diberikan kepada siapa.

Namun, di sekitar perangkat pengatur aliran listrik yang disiapkan PLN untuk papan reklame di lokasi pembangunan terdapat nama PT Zigzag Vtron Harmoni. 

Berdasarkan pencarian informasi di internet tidak ada satupun keterangan mengenai nama PT Zigzag Vtron Harmoni.

Sehingga, saat ini belum juga bisa diperoleh keterangan dari perusahaan pembangun papan reklame

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved