Selamatkan Kawasan Jabodetabek-Punjur, Ditjen PPTR Tanam Pohon dan Bangun Sumur Resapan

“Diharapkan langkah kecil ini dibandingkan kelestarian lingkungan di puncak ini dapat berguna bagi semuanya,” imbuh Dedi.

Kemudian,  Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Dadang Ramadhan P menyebutkan bahwa kegiatan penanam pohon ini rupanya memberikan efek bisnis.

Seperti halnya kelompok tani yang telah menanam pohon kopi ini telah berhasil meningkatkan kesejahteraan peani. Diharapkan dengan adanya kredit usaha rakyat dapat memajukan usaha masyarakat.

Bupati Bogor, Ade Yasin,  mengatakan bahwa kawasan Puncak memiliki fungsi ekologis bukan hanya untuk kabupaten Bogor, tapi juga Kota Bogor, kota Depok, DKI Jakarta, Provinsi Jakarta, juga Provinsi Banten.

“Mari berkolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, akademisi, pengusaha, termasuk pemilik kebun teh Ciliwung dan Gunug Mas agar kawasan Puncak tetap lestari dan memiliki nilai ekonomis tinggi, terutama sektor wisata. Tidak saling menyalahkan, tapi saling menguatakan karena alam adalah tanggung jawab bersama. Mari menjaga alam dan alam menjaga kita,” imbuh Ade Yasin.

Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut memberikan “Pesan Puncak” melalui video.

Anies mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah berikhtiar menjaga lingkungan di kawasan pegunungan.  

“Kita menyadari bahwa kawasan pegunungan merupakan ekosiustem yang harus kita jaga kelestariannya. Karena itu, kami sangat mendukung sekali program pelestarian lingkungan di kawasan pegunungan dan Pemprov DKI Jakarta akan terus proaktif membantu, men-support penanganan air di kawasan hulu melalui BKSP Jabodetabekpunjur. Pemprov DKI Jakarta mendukung kolaborasi antarwilayah melalui pembentukan PMO Jabodetabekpunjur yang diinisiasi Kementerian ATR sesuai amanat Perpres Nomor 60 Tahun 2020,” tutur Anies.

Kawal Penanaman Pohon dan Pembangunan Sumur Resapan

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Bambang Hendroyono menyampaikan bahwa kawasan Puncak merupakan bagian dari sub DAS hulu Ciliwung dan daerah tangkapan air sungai Cisampai dengan luas kurang lebih 369 hektar.

Dalam pesan puncak, Bambang berkata bahwa rencana tindak DAS Ciliwung dan sekitarnya dalam upaya rehabilitas restorasi DAS mengedepankan empat aspek, yakni perlindungan DAS, penanggulangan bencana, pemanfaatan dan penguatan kelembagaan.

“Aspek penguatan kelembagaan yang meliputi koordinasi kelembagaan, stakeholder engagement, mekanisme pembiayaan menjadi kunci penting mengingat daerah kawasan puncak merupakan areal pengunaan lain."

Selanjutnya, optimalisasi RT/RW berorientasi pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi luas wilayah terbangun di seluruh kawasan Puncak, terutama kawasan lindung dan konservasi dan melakukan rehabilitas hutan dengan proyeksi ekowisata untuk menjamin konservasi tanah dan air, serta konservasi keanekaragaman hayati. Kemudian, perlu disosialisasikan perubahan paradigma dari mengalirkan air menjadi meresepajan air, dari mengelola sungai menjadi mengelola DAS.

Terakhir, implementasi restorasi DAS Ciliwung memerlukan aksi bersama para pihak, sinergi antarinstitusi, penegakan hukum, komunikasi, dan penyatuan kepentingan bersama bahwa pengelolaan DAS Ciliwung merupakan tanggung jawab bersama,” beber Bambang.

Senada dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR Jarot Widyoko, menyatakan bahwa pengelolaan DAS menjadi prioritas utama sebab sungai menerima akibatnya.

“Intinya hujan yang turun dari langit kawasan Puncak dikembalikan ke bumi, jangan dialirkan ke selokan. Sebab, air di selokan ujung-ujungnya mengalir ke sungai. Sementara, sungai tidak pernah bertambah lebar dan dalam dengan sendirinya."

"Kami mendukung pengelolaan DAS dimulai dari diri sendiri seperti ketika melihat air hujan masih mengalir ke selokan, maka buatlah sumur resapan. Bila setiap rumah yang ada di kawasan Depok hingga Pusat bahkan ke Gunung dengan hitungan jutaan rumah yang ada menerapakan sumur resapan, misalnya 1 meter kubik per rumah, tentu dapat mengurangi banjir di Jakarta,” tutur Jarot.

Baca juga: Pengadaan Lahan untuk Proyek Normalisasi Sungai dan Naturalisasi Waduk Harus Rampung Tiga Bulan

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra kembali mengingatkan bahwa hasil analisis tutupan dalam lima tahun dengan menggunakan peta citra pada tahun 2016 dan tahun 2021 terjadi pengurangan tutupan lahan sebanyak 3.876 hektar atau sekitar 13 persen dari 19.640 hektar menjadi 15.764 hektar, di mana perubahan dari lahan hutan menjadi lahan non hutan.

“Memperbaiki masalah besar di hulu dengan menanam pohon dan membuat sumur resapan agar Puncak yang sering hujan airnya masih tersimpan di sini. Harapannya kegiatan Puncak ini menjadi ‘puncak’ yang tidak sekadar formalitas saja, tapi diperlukan pengawalan dengan monitoring aplikasi."

"Pekerjaan ini dapat diteruskan sampai HANTARU tahun depan dan setahun ke depan ini fokus untuk menanam pohon dan sumur resapan. Semoga dua tahun ke depan, segala permasalahan di hulu dapat terselesaikan,” tandas Surya.