Pesan Ibas kepada Jenderal Andika Perkasa, Lindungi Rakyat dari Ancaman Separatis dan Komunisme

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pada Senin (8/11).

Rapat paripurna tersebut dilaksanakan setelah Komisi I DPR menyelesaikan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Sabtu (7/11).

Hasilnya, DPR RI menyetujui Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang kerap disapa Ibas selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI juga turut serta menghadiri Rapat Paripurna tersebut.

Baca juga: Setelah Dilantik Jadi Panglima TNI, Andika Perkasa Janji Segera Tentukan Nama KSAD

Ibas hadir secara virtual karena tengah menemani sang ayah, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sedang menjalani pengobatan kanker prostat di Amerika Serikat.

Sebagai anggota perwakilan rakyat, Ibas menyampaikan harapan besarnya pada pengangkatan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.

“Harapan saya, Jenderal Andika Perkasa dapat memberikan energi positif dalam kemampuan, loyalitas, dan kepemimpinan yang teruji sehingga dapat membawa TNI ke arah yang lebih profesional, merakyat, dan hebat untuk mempertahankan Pancasila, NKRI serta melindungi rakyat dari ancaman internal seperti separitisme, terorisme, dan komunisme,” ungkap Ibas di Jakarta, Senin.

Baca juga: SOSOK Veronica Koman yang Rumahnya Diteror, Pernah Bela Ahok, Aktivis HAM hingga Jadi Buronan

“Akhirnya, kami juga berharap agar Jenderal Andika Perkasa dapat terus meningkatkan kesatuan dan persatuan TNI kita menjadi TNI yang kuat, TNI yang sejahtera, dan TNI yang modern dalam harmoni Bhineka Tunggal Ika. Selamat Panglima! Saya pribadi dan Fraksi Partai Demokrat siap bersinergi lebih lanjut. Salam Sehat, damai, dan sukses,” tambah Ibas

Delapan Fokus Utama

Jenderal Andika Perkasa menyampaikan 8 fokus utama dari 15 tugas yang akan ia jalankan saat nanti menjabat Panglima TNI.

Pertama, kata Andika, hal terpenting adalah melaksanakan tugas TNI dengan lebih mengembalikan kepada peraturan perundangan.

Hal itu disampaikan Andika saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI dengan Komisi I DPR, Sabtu (6/11/2021).

Baca juga: Bisa Jadi Fitnah, Komisi I DPR Tak Mau Tanyakan Dugaan Pelanggaran HAM kepada Andika Perkasa

"Tugas-tugas yang kami laksanakan selama ini sudah diatur dalam UU, tapi implementasinya saya lihat masih banyak kelemahan."

"Itu jadi prioritas saya bagaimana mengembalikan tugas-tugas yang kita lakukan ini dendgan benar-benar berpegang kepada peraturan perundangan."

"Jangan kelebihan, dan harapan saya juga tidak mengambil sektor kementerian atau lembaga lain," tuturnya.

Baca juga: Luncurkan Buku Jokowi and The New Indonesia, Wadirut PLN Darmawan Prasodjo Beberkan Arah Baru RI

Kedua, Andika mengatakan, aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenhan, operasi pengamanan perbatasan merupakan sesuatu yang menjadi fokus dalam hal peningkatan.

"Peningkatannya gimana, nanti detailnya saat sesi tertutup," ucapnya.

Lalu, peningkatan kesiapsiagakan kesatuan TNI juga menjadi fokus, karena sebetulnya banyak yang bisa dilakukan untuk membuat jauh lebih siap, baik menghadapi tugas-tugas opreasi militer maupun selain perang.

Baca juga: Deklarasikan Dukungan, SIGAP: Ganjar Pranowo Calon Presiden 2024 Harga Mati

Andika juga menekankan pentingnya peningkatan operasional siber, karena sudah hadir di mana-mana.

Menurut Andika, hal itu harus menjadi fokus yang lebih penting dibandingkan dengan keperluan lain yang juga sebetulnya penting.

"Untuk intelijen, khususnya di daerah yang saat ini ada gangguan keamanan maupun konfilik horizobtal atau veritikal."

Baca juga: Setelah Uji Kelayakan dan Kepatutan, Komisi I DPR Bakal Kunjungi Rumah Jenderal Andika Perkasa

"Menurut saya itu perlu dapat prioritas pada era ke depan," ucap Andika.

Berikutnya, interoperabilitas di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, memang harus terus menerus dan semakin sering.

"Kita satukan atau kita lakukan, sehingga semakin tahu kelemahan dan kekurangan kita."

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 5 November 2021: 518 Orang Positif, 648 Pasien Sembuh,19 Meninggal

"Dan bagaimana di dalam kondisi yang masih belum terpenuhi ini bisa melakukan operasi bersama dengan tiga angkatan, karena itu kebutuhan yang enggak bisa dihindari saat ini," paparnya.

Lebih lanjut, Andika menyebut soal penguatan integrasi hingga penataan organisasi. Menurutnya, masih banyak ruang perbaikan di sana-sini.

"Saya melihat adanya kekurangan yang masih diperbaiki untuk membuat teamwork lebih bagus," ucap Andika.

Baca juga: Dikaitkan dengan Reshuffle Kabinet, Isu Tes PCR Dianggap Kental Muatan Politis

Terakhir, diplomasi militer yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri pun semakin penting.

"Saya lihat ini satu hal yang harus jadi perhatian saya, apabila suatu saat dipercaya jadi Panglima TNI," jelas Andika.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

Baca juga: Bukan Cuma Dudung, Jenderal Bintang Tiga Ini Juga Berpeluang Jabat KSAD Gantikan Andika Perkasa

Hal itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani saat menerima surat presiden (surpres) calon Panglima TNI, yang diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

"Presiden mengusulkan satu nama calon Panglima TNI, untuk dapat persetujuan."

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 2 November 2021: 868 Pasien Sembuh, 612 Orang Positif, 34 Meninggal

"Karena itu Pak Setneg, presiden sampaikan surpres mengenai usulan calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa," ungkap Puan.

Puan mengatakan, DPR melalui Komisi I akan segera memproses surat tersebut untuk menyiapkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

"Komisi I DPR akan menggelar fit and proper tes terhadap calon Panglima TNI. "

Baca juga: Ketum PB IDI: Sekarang Fase Relaksasi Buat Nakes, Pulihkan Tenaga, Bersiap Kalau Ada Kenaikan Kasus

"Kemudian DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan," ujarnya