Berita Nasional
Ngabalin Tak Percaya Luhut Ikut Nikmati Cuan dari Bisnis Alat Tes PCR: Beliau Orang yang Amanah
Ngabalin percaya bahwa Luhut adalah sosok yang amanah dan menyerahkan dirinya seutuhnya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa.
lihat foto
"Kalau dilihat grup-grup itu kan mereka grup besar yang bisnisnya sudah well established dan sangat kuat di bidang energi, jadi GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham," ujar di
Jodi pun menyampaikan, partisipasi Luhut di GSI ini adalah bagian dari usaha membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal Covid-19 masuk ke Indonesia.
Selain itu, melakukan donasi pemberian alat-alat test PCR dan reagen yang diberikan kepada fakultas kedokteran di beberapa kampus.
Baca juga: Ruhut Sitompul: Semua Tokoh Dunia Salut dengan Pak Jokowi yang Sangat Rendah Hati, Tegas dan Jujur
"Pak luhut juga ikut membantu Nusantics, salah satu start up di bidang bioscience, untuk membuat reagen PCR buatan anak bangsa yang saat ini diproduksi oleh Biofarma," ujar Jodi.
"Jadi tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," kata dia.
Klarifikasi dari stafsus Erick Thohir
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan, Kementeriannya tidak pernah mengeluarkan kebijakan wajib PCR kepada perusahaan-perusahaan pelat merah, dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya.
Terutama, perusahaan BUMN yang bergerak di sektor transportasi.
Hal tersebut dikatakan Arya, merespon adanya isu dugaan Menteri Erick Thohir yang masuk dalam lingkaran bisnis tes PCR bersama PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
"Ketentuan mengenai PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN," ucap Arya kepada Wartawan, Selasa (2/11/2021).
Baca juga: Perusahaan Luhut Binsar Disebut Ikut Nikmati Keuntungan dari Bisnis Tes PCR, Jubir Beri Penjelasan
"Dan sejauh ini, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan kewajiban pelaksanaan tes PCR yang menunjuk laboratorium tertentu. Kecuali yang sesuai standar yang ditentukan Kementerian Kesehatan," sambungnya.
Arya juga menampik kabar, kalau bisnis PCR ini menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di lingkungan Kementerian BUMN.
Justru, apabila aturan wajib PCR ini ditiadakan, kegiatan operasional BUMN khususnya BUMN yang bergerak di sektor transportasi, akan lebih menguntungkan.
Karena seperti diketahui, kegiatan operasional sektor transportasi di masa pandemi, sedikit terhambat dengan adanya aturan perjalanan yang ketat.
Baca juga: Pembangunan Rumah Panggung di Kebon Pala Kurangi Dampak Banjir, Dulu Seleher Sekarang Sebetis
Baca juga: Mengenal Kanker Prostat yang Diderita SBY, Sering Dialami Pria Dewasa, Begini Cara Mencegahnya
"Lagian, kalau enggak pake PCR, justru lebih menguntungkan banyak BUMN, seperti Angkasa Pura, ASDP, Garuda, Citilink, Hotel," papar Arya.
