Hari Sumpah Pemuda
Hari Sumpah Pemuda, Fadli Zon: Pemerintah Kurang Peka Menjaga Warisan Sumpah Pemuda
Hari Sumpah Pemuda, Fadli Zon: Pemerintah Kurang Peka Menjaga Warisan Sumpah Pemuda
lihat foto
Seperti Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beberapa waktu lalu.
Yaqut yang menyebut Kementerian Agama hadiah negara untuk ormas keagamaan tertentu, adalah contoh sangat mencolok.
"Bagaimana bisa seorang pejabat publik yang seharusnya mengayomi semua golongan malah melontarkan pernyataan yang memecah belah semacam itu?," ungkap Fadli Zon.
Baca juga: Fadli Zon Berharap Indonesia Tak Seperti Uni Soviet, Negaranya Bubar karena Ekonomi & Pemimpin Lemah
Menyebut Kementerian Agama sebagai 'hadiah' bagi umat beragama tertentu saja tak boleh.
Yaqut justru menyebutnya sebagai hadiah buat ormas keagamaan tertentu.
"Di mana fatsoen-nya sebagai pejabat publik? Jika pejabat pemerintah tak berusaha menjaga adab dalam berbicara, lantas siapa yang bisa mengarahkan kita pada persatuan? Justru pejabat semacam ini memecah belah," ungkap Fadli Zon.
Baca juga: Curiga Ada Bisnis di Balik Tes PCR, Fadli Zon Minta Pemerintah Buka-bukaan Soal Harga Dasar
Fadli Zon melihat, ‘leadership’ menjadi faktor kunci bagi terciptanya persatuan.
Tanpa adanya kepemimpinan yang merangkul, serta bisa memberikan arah tujuan jelas kepada seluruh komponen bangsa, Indonesia tak akan bisa bersatu.h
Indonesia katanya hanya akan jadi kerumunan saja.
Bersatu dan berkerumun adalah dua hal berbeda. Nah, saya khawatir, posisi kita saat ini sebagai bangsa hanya tinggal menjadi kerumunan saja,"jelasnya.
Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dinilainya mesti peka terhadap hal-hal yang bisa memecah belah sebagai bangsa.
Namun, dirinya tak melihat kepekaan itu ditunjukkan oleh Jokowi.
Dalam konteks pernyataan Menteri Agama, misalnya, mestinya segera ada teguran terbuka, untuk menjaga perasaan umat serta organisasi keagamaan lain yang telah diekslusi oleh pernyataan ceroboh tadi.
Tentu saja persatuan bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau Presiden saja.
Semua pihak ditegaskannya memikul tanggung jawab tersebut.
