Breaking News:

Kriminalitas

Tak Ingin Mengulangi Kasus Juliari Batubara, Pengadaan Barang & Jasa di Kemensos Terkoneksi LPSE

Tak Ingin Mengulangi Kasus Juliari Batubara, Pengadaan Barang & Jasa di Kemensos Terkoneksi LPSE. Berikut Selengkapnya

Penulis: Desy Selviany | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota/Henry Lopulalan
Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020). KPK menahan Mensos Juliari P Batubara yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos. 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - Tak ingin mengulangi kasus Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam korupsi bansos Covid-19, Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Hal tersebut ditegaskan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Hukum Kemensos, Evi Flamboyan terkait kasus pencatutan nama pejabat Kemensos yang diduga dilakukan oleh sekretaris pejabat daerah berinisial M.

M diduga mencatut nama Kepala Biro Umum Kementerian Sosial Wiwiek Widiyanti dalam menawarkan proyek pengadaan barang dan jasa.

Atas hal tersebut, Kemensos pun melaporkan M ke Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (27/10/2021).

"Jadi ini kami mengingatkan bahwa di Kemensos tidak ada katakanlah proyek pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikuasakan kepada pihak ke tiga atau diperbantukan kepada pihak ke tiga," tegasnya usai melayangkan laporan.

Pelaporan ini kata Evi juga sebagai bentuk intruksi dari Menteri Sosial RI Tri Rismaharini.

Sebab, pihak Kemensos kerap mendengar sepak terjang M yang kerap mencatut nama Kemensos untuk menawarkan proyek.

Baca juga: Nama Pejabat Kementerian Sosial Dicatut untuk Loloskan Proyek, Kemensos Langsung Lapor kepada Polisi

Baca juga: Pakar Soroti Medsos Jadi Referensi Hakim saat Jatuhkan Vonis kepada Koruptor Bansos Juliari Batubara

"Kalau dengar klarifikasi dari berbagai macam pihak terutama melalui pengaduan-pengaduan sudah banyak, dan pesan dari Ibu Menteri ini harus diselesaikan," ungkapnya.

Apalagi kata Evi, hal tersebut dapat merusak citra Kementerian Sosial.

Diharapkan dari pelaporan ini kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Sosial tetap terjaga.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved