NasDem Pastikan Tiga Kadernya di Kabinet Tidak Ada yang Pecicilan dan Genit Mau Jadi Capres

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) masuk dalam bursa calon presiden (capres) 2024, dan dinilai dapat mengganggu kinerja pemerintahan.

Namun demikian, Partai NasDem menilai Presiden Jokowi akan mampu mengelola pemerintahan dengan baik, di tengah berkembangnya manuver-manuver politik.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menilai, adalah wajar dan bukan persoalan jika nama sejumlah menteri disebut-sebut dalam bursa capres mendatang, karena KIM diisi oleh sejumlah tokoh, para politisi, dan kalangan profesional.

Baca juga: Status Bebas Zona Merah Covid-19 di Indonesia Masih Bertahan, Oranye Juga Nihil, Kuning Ada 504

"Kita tahu pemerintahan ini diisi oleh tokoh-tokoh politik, kader partai, profesional."

"Yang secara politik mereka punya hak untuk memilih dan dipilih yang dilindungi undang-undang."

"Tentunya kita tidak bisa menutup hak politik orang."

Baca juga: Tak Cuma Pesawat, Pemerintah Juga Bakal Wajibkan Tes PCR untuk Penumpang Moda Transportasi Lain

"Kita juga tidak bisa membatasi masyarakat untuk memberikan penilaian," kata Ali lewat keterangan tertulis, Senin (25/10/2021).

Menurut Ali, yang harus dipikirkan adalah ketika ada menteri yang kebetulan ketua partai atau lainnya, yang ingin maju sebagai calon presiden.

"Presiden harus memikirkan itu, karena nanti kinerjanya pasti terganggu dan pelayanan masyarakat akan lemah," terangnya.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Bertambah Jadi 10, Terbanyak di Bengkulu

Terganggunya kinerja kabinet, sambung ketua Fraksi Partai NasDem itu, karena menteri yang mencalonkan sebagai capres bakal menghabiskan waktunya untuk berkampanye dan menyosialisasikan dirinya kepada masyarakat.

Dalam hal ini, ungkap Ali, dirinya memastikan para menteri yang berasal dari Partai NasDem tetap akan fokus bekerja dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Sebab, tidak ada di antaranya yang berniat mencalonkan diri sebagai capres.

Baca juga: Ketua Umum PHRI Minta Pemerintah Belajar ke India, Harga Tes PCR di Sana Cuma Rp 97 Ribu

"Insyaallah kalau kader NasDem tidak ada yang pecicilan dan genit di kabinet, apalagi punya keinginan untuk maju sebagai capres."

"Saya pastikan kader Partai NasDem clear," tegasnya.

Di Partai NasDem, lanjut Ali, persoalan capres dan cawapres merupakan kewenangan ketua umum.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 26 Oktober 2021: Dosis Pertama 114.347.101, Suntikan Kedua 69.130.122

Jadi, tidak ada kader Partai NasDem yang duduk di kabinet berniat untuk maju sebagai capres.

"Para menteri dari NasDem komitmen bekerja bukan untuk tujuan politik tertentu, tapi kerja untuk kepentingan rakyat," ucapnya.

Ali menjelaskan, sebagai partai koalisi pemerintahan, NasDem telah berkomitmen terhadap Presiden Jokowi dan memberi dukungan hingga 2024, tanpa mahar dan demi kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Jokowi Minta Semua Pihak Perhatikan Tiga Hal Ini Agar Kasus Covid-19 Tak Melonjak Lagi

"Kita mengikat kontrak dengan beliau akan memberikan dukungan secara maksimal sampai berakhirnya masa jabatan beliau," imbuhnya.

Meski banyak cobaan dan rintangan, politisi kelahiran Palu, Sulawesi Tengah, ini meyakini Presiden Jokowi memiliki perhitungan sendiri dan akan mengambil langkah yang bisa diterima semua pihak, terkait kemungkinan adanya menteri dalam kabinet yang akan menjadi capres.

"Kami percaya beliau akan mengelola pemerintahan secara profesional, dengan kepiawaian beliau untuk membawa perahu besar Indonesia sampai ke tujuannya," ucap Ali.

Partai Nasdem punya tiga kader di kabinet, yakni Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Johnny G Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika), serta Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian).

Bakal Gelar Konvensi

Kongres Partai NasDem mengamanatkan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menggelar konvensi pada 2022.

Tujuan konvensi untuk menjaring calon presiden (capres) yang bakal diusung di Pemilu 2024.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali tidak ingin konvensi yang digelar hanya untuk pencitraan atau peningkatan elektabilitas.

Baca juga: Boyamin Saiman Tantang KPK Hadirikan Lili Pintauli di Persidangan Mantan Wali Kota Tanjungbalai

NasDem, kata Ali, mengharapkan konvensi sungguh-sungguh untuk mencari calon pemimpin negeri ini.

Bukan lucu-lucuan atau abal-abal yang sekadar menaikkan popularitas partai.

Karena itu, ungkap Ali, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menginginkan konvensi dilakukan dengan syarat Partai NasDem sudah memiliki mitra koalisi.

Baca juga: Ahli Rekomendasikan Lansia dan Pengidap Imun Lemah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga

"Konvensi adalah ajang mencari pemimpin negeri ini, kader terbaik yang dimiliki bangsa ini."

"Maka, prasyarat itu (koalisi) harus terpenuhi," kata Ahmad Ali lewat keterangan tertulis, Kamis (14/10/2021).

Ia menjelaskan, yang diberikan amanat penuh untuk menentukan arah koalisi adalah Surya Paloh.

Baca juga: Tak Main-main, Wisatawan Asing di Bali yang Tidak Pakai Masker Bakal Langsung Dideportasi!

Karena, Paloh merupakan ketua umum yang punya kewenangan dan otoritas menentukan koalisi yang akan dijalani.

Lebih jauh, politisi yang pernah menjadi pengurus HMI Palu, Sulawesi Tengah ini menerangkan, karena sifat konvensi adalah menyiapkan panggung, jadi ketika koalisi terbentuk, bukan lagi konvensi Partai NasDem namanya, melainkan konvensi koalisi.

Ali memprediksi konvensi akan lebih menarik kalau sudah memenuhi syarat pencapresan.

Baca juga: Besok Kembali Terima Wisatawan Mancanegara, Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Bali Sudah 90 Persen

Banyak tokoh bangsa dan anak negeri yang punya komitmen dan integritas melihat Indonesia lebih baik ke depan, tapi kemudian terkendala karena tidak memiliki partai politik.

Tentunya, kendala seperti ini harus difasilitasi oleh Partai NasDem, sehingga orang-orang yang potensial dan mempunyai mimpi untuk membangun negeri ini memperoleh kesempatan, dan tidak dimonopoli oleh kader parpol saja.

"Budayawan, akademisi, aktivis, silakan saja."

Baca juga: Besok Bali Dibuka untuk Wisatawan Mancanegara, Ini Daftar 35 Hotel untuk Lokasi Karantina

"Kita tidak bisa mengklaim bahwa hanya orang partai yang terbaik atau berhak membangun negeri ini."

"Semua anak negeri punya hak yang sama membangun negeri ini," tutur Ali.

Disinggung mengenai kriteria partai koalisi, Ketua Fraksi Partai NasDem itu membeberkan, kriteria umum adalah ideologi.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Indonesia 13 Oktober 2021: 1.233 Orang Positif, 2.259 Pasien Sembuh, 48 Meninggal

Secara ideologi semua partai di Indonesia sama. Yang terpenting adalah partai politik yang memiliki komitmen menjadikan Indonesia yang lebih baik.

"Itu bukan bentuk lisan atau retorika, tapi dalam kehidupan sehari-hari kan kita bisa deteksi mana partai politik yang punya arah sama dengan Partai NasDem," beber Ali.

Pada Pemilu 2019, Partai NasDem meraih 9,05 persen atau 12.661.792 suara.

NasDem membutuhkan satu hingga dua partai untuk memenuhi syarat presidential treshold sebesar 20 persen parlemen, atau 25 persen perolehan suara. (Fransiskus Adhiyuda)