Ada Isu Utang Tersembunyi Proyek Kereta Cepat, Staf Khusus Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kementerian  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merespon isu adanya utang tersembunyi dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, apabila ada utang pada proyek tersebut, pastinya utang tersebut tercatat di Bank Indonesia (BI).

"Berita ini hoax ya, dan (terlalu) tendensius," ujar Arya dalam pesan singkatnya, Minggu (17/10/2021).

Baca juga: Nasihat Ibas untuk Presiden Jokowi yang Ingkar Janji Izinkan Duit Negara untuk Proyek Kereta Cepat

"Tidak ada sama sekali utang tersembunyi dari China untuk kereta cepat, karena (pasti) tercatat di Bank Indonesia," sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesia tercatat memiliki utang tersembunyi dengan China senilai 17,28 miliar dollar AS.

Jika dikonversi ke dalam Rupiah, nilai tersebut setara dengan Rp245,3 triliun (asumsi kurs Rp14.200 per dollar AS).

Baca juga: Jokowi Jadi Sorotan setelah Merevisi Janjinya, Pembiayaan Kereta Cepat Kini Boleh Pakai Duit Negara

Utang tersembunyi itu disampaikan oleh AidData, sebuah lembaga riset internasional lewat laporan "Banking on the Belt and Road: Insight from a new global dataset of 13.427 Chinese Development Projects.

Seperti dilansir Kompas, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo juga menjelaskan perihal utang tersembunyi (hidden debt) yang tercantum dalam AidData.

Hidden debt ini bukan berarti pemerintah tidak melaporkan utang alias sembunyi-sembunyi berutang.

Hidden debt adalah utang nonpemerintah. Tapi jika terjadi wanprestasi, berisiko kepada pemerintah.

Baca juga: Said Didu Sindir Janji Jokowi Bangun Kereta Cepat Tanpa APBN, Kini Malah Mau Ngutang ke Bank China

"Saya klarifikasi sejak awal. Hidden debt versi AidData tak dimaksudkan sebagai utang yang tak dilaporkan atau disembunyikan. Jadi di titik ini kita sepakat, ini bukan isu transparansi," kata Yustinus dalam akun Twitternya, @prastow, Jumat (15/10/2021).

Demokrat minta ada audit

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono memberikan pandangan terkait langkah Presiden Joko Widodo yang meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Ibas meminta agar Jokowi tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Dia menyarankan agar pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebaiknya dilakukan audit terlebih dahulu.

Baca juga: Andika Perkasa Bertemu Mensesneg saat Bursa Calon Panglima Memanas, Begini Analisa Pengamat