Said Didu Sindir Janji Jokowi Bangun Kereta Cepat Tanpa APBN, Kini Malah Mau Ngutang ke Bank China

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu kembali mengungkit janji Presiden Joko Widodo yang menegaskan tidak akan menggunakan uang negara dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Proyek itu dikerjakan secara bersama sejumlah BUMN bersama perusahaan China. Mereka membentuk sebuah konsorsium.

Jokowi sempat menegaskan proyek kereta cepat (High Speed Train/HST) rute Jakarta-Bandung tidak memakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pembangunan proyek kereta cepat murni memakai dana investasi dan pinjaman tanpa jaminan pemerintah.

Baca juga: IBAS Prihatin Rakyat Rela Dipenjara karena Tak Bisa Bayar Denda PPKM, Ibaratkan Negara Sedang Sakit

"Saya tidak mau kereta cepat ini menggunakan APBN," kata Jokowi di lokasi groundbreaking kereta cepat di kawasan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016) silam.

Namun, janji dan komitmen presiden mulai goyah.

Kini pemerintah sedang menyiapkan skema pembiayaan untuk proyek tersebut, lantaran saat ini mengalami kesulitan pendanaan.

"Mengingatkan janji manismu bahwa Kereta Api China tidak akan gunakan APBN dan tidak ada jaminan pemerintah. Sekarang minta PMN dll," tulis Said Didu di Twitter, Kamis (15/7/2021), mengkritik rencana pemerintah memberikan pendanaan terhadap proyek tersebut 

Sebelumnya, diberitakan Kompas.com, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menghadapi masalah peliknya pendanaan.

Kondisi ini bisa memperburuk kinerja keuangan beberapa BUMN yang ditugasi membangun proyek kerja sama Indonesia-China tersebut.

Untuk mengatasi masalah keuangan tersebut, Erick Thohir meminta persetujuan DPR untuk mengucurkan dana APBN untuk proyek kereta cepat lewat skema penyertaan modal negara (PMN).

PMN diberikan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 4,1 triliun untuk penugasan dukungan dalam rangka menjalankan proyek strategis nasional (PSN) kereta cepat untuk menutup cost overrun.

Dalam rencana PMN yang akan dimasukan dalam APBN 2022 tersebut, Erick Thohir juga meminta DPR untuk menyetujui suntikan modal negara untuk 11 BUMN lainnya.

Total PMN yang diminta Erick Thohir adalah sebesar 72,44 triliun.