Pemilu 2024

Pemilu 2024: Tolak Usulan Pemerintah, F-PDIP Setuju Pemungutan Suara Dilaksanakan 21 Februari

Fraksi PDI Perjuangan setuju jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 21 Februari 2024, sesuai denan usulan yang disampaikan KPU RI.

KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO
Wakil Ketua Komisi II DPR RI asal Fraksi PDIP Junimart Girsang mengatakan, fraksinya setuju jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan 21 Februari 2024. Foto dok: Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR, Junimart Girsang di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/12/2015). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pemerintah mengusulkan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei 2024.

Terkait usulan itu, sejumlah elit partai politik telah menyampaikan tanggapannya masing-masing, dengan argumentasinya masing-masing.

Sejumlah partai mendukung usulan pemerintah, namun ada beberapa yang tidak setuju dengan berbagai pertimbangan yang juga masuk akal.

Salah satu partai politik yang berkeberatan dengan usulan tanggal 15 Mei disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan.

Sebaliknya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI asal Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan, fraksinya setuju jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 21 Februari 2024, sesuai dengan usulan yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Fraksi PDI-P sangat setuju jadwal dari KPU, Pemilu dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024. Karena terkait usulan itu, KPU RI juga sudah melakukan simulasi tahapan di Komisi II DPR," kata Junimart di Jakarta, Rabu (6/10/2021).

Baca juga: Pemilu 2024, Partai Golkar: Usulan Pemungutan Suara pada 15 Mei Harus Disimulasikan

Baca juga: Pemilu 2024: Bawaslu Ajak Masyarakat Berkomitmen untuk Memutus Mata Rantai Politik Uang

Dia mengatakan, sikap fraksinya tersebut dengan harapan agar Pemilu 2024 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan bahwa hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan oleh KPU.

Junimart menilai kurang tepat terkait usulan pemerintah yang meminta agar pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei karena berbenturan dengan bulan suci Ramadhan yang jatuh pada bulan Maret-April 2024.

"Terkait usulan Pemerintah yang meminta pemilu dilakukan tanggal 15 Mei 2024, terpaksa kita tolak karena berbenturan langsung dengan bulan suci Ramadhan yang jatuh pada bulan Maret," ujarnya.

Dia mengatakan, kalau Pemilu 2024 dipaksakan dilaksanakan pada 15 Mei 2024, akan mengganggu ibadah puasa yang bersamaan jatuhnya dengan masa kampanye dan juga dengan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 pada 10 April.

Baca juga: Pemilu 2024, Partai Gerindra Dukung Pemerintah soal Waktu Pemungutan Suara Digelar 5 Mei

Selain itu menurut dia, terkait usulan pemerintah tersebut, dikhawatirkan akan menyebabkan penyelenggaraan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sangat sulit dilakukan dengan tenggang waktu yang sangat sempit.

Dia menjelaskan, hal itu karena perintah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 27 November 2024.

"Kita hitung- hitung kalau bulan Mei itu pencoblosan pileg dan pilpres, maka tidak akan bisa mengejar pilkada bulan November. Karena kalau Mei dilakukan pemilu lalu terjadi dua putaran, bagaimana urusan sengketa yang akan selesai bulan Agustus-September untuk pemilu sementara pilkada sudah ditentukan UU dilakukan pada 27 November 2024," katanya.

Sebelumnya, Komisi II DPR batal menggelar Rapat Dengar Pendepat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP untuk membahas persiapan Pemilu serentak 2024, pada Rabu (6/10).

Baca juga: Pemilu 2024, Anggota DPR: Parpol adalah Corong Masyarakat Sampaikan Aspirasi, Baik atau Buruk

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved