Pemilu 2024

Pemilu 2024: Bawaslu Ajak Masyarakat Berkomitmen untuk Memutus Mata Rantai Politik Uang

Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, politik uang akan melahirkan pemimpin dan pemerintahan korup, ini berkaca sejumlah kepala daerah yang diproses hukum.

bawaslu.go.id
Ratna Dewi Pettalolo meminta semua kalangan masyarakat di Maluku Utara harus berkomitmen memutuskan mata rantai politik uang yang sering terjadi pada pemilu maupun pilkada, termasuk Pemilu Serentak 2024. Foto dok: Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pittalolo. 

WARTAKOTALIVE.COM, TERNATE -- Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo membuka Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) tingkat dasar tahun 2021, di Kota Ternate, Selasa (5/10/2021).

Dalam kesempatan itu Ratna Dewi Pettalolo meminta semua kalangan masyarakat di Maluku Utara (Malut) harus berkomitmen memutuskan mata rantai politik uang yang sering terjadi pada pemilu maupun pilkada, termasuk menghadapi Pemilu Serentak 2024 nanti.

Menurut Ratna Dewi Pettalolo, politik uang akan melahirkan pemimpin dan pemerintahan yang korupsi, hal ini berkaca dari sejumlah kepala daerah yang diproses hukum.

"Sejatinya rekrutmen politik dan proses demokrasi di Indonesia seharusnya melahirkan pemimpin prorakyat," kata Ratna Dewi Pettalolo di Kota Ternate, Selasa.

Selain itu, kata Ratna, pentingya keterlibatan masyarakat, pemilu tanpa partisipasi masyarakat tidak akan mencapai kualitasnya, sebab pemilu itu adalah pengawasan oleh rakyat.

Menurut Ratna Dewi Pettalolo, Bawaslu telah melakukan berbagai upaya keterlibatan masyarakat terutama kalangan generasi muda dalam mengawasi pemilu, salah satunya SKPP, sehingga diharapkan setelah mengikuti SKPP para peserta akan menjadi pemilih yang berkarakter serta peserta SKPP akan menjadi pelopor pemilu yang berkualitas.

Baca juga: Bawaslu Jajaki Kerja Sama dengan Kemensos Libatkan Pendamping Sosial Untuk Pengawasan Pemilu

Baca juga: Ribuan Anggota Bawaslu Daerah akan Habis Masa Jabatannya Menjelang Pemilu dan Pilkada 2024

Ratna Dewi Pettalolo menekankan pentingnya, keterlibatan aktif masyarakat secara luas dalam membantu tugas-tugas pengawasan Bawaslu.

Program SKPP yang dicanangkan Bawaslu RI harus benar-benar dilaksanakan dengan baik.

"Ke depannya peserta SKPP diharapkan dapat menjalankan tugas dengan memberi informasi serta pemahaman kepada masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu," kata Ratna Dewi Pettalolo.

Selain SKPP, Bawaslu di daerah, kata Ratna Dewi, juga bisa menginisiasi kegiatan lain, seperti sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, atau kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, partai politik bahkan ormas.

Baca juga: Jadwal Pengumuman Penerimaan CPNS Bawaslu Tahun 2021, Kapan? Berikut Ini Penjelasan Lengkapnya

"Sosialisasi tentang penanganan pelanggaran kenapa penting, karena kita berharap Pemilu 2024 masyarakat bisa lebih berperan aktif ikut dalam pengawasan, sehingga hasil pemilu kita bisa lebih berkualitas," katanya pula.

Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, Bawaslu sangat membutuhkan dukungan kaum pemuda pemilih yang memiliki idealisme yang berkualitas untuk membantu menjaga kedaulatan pengawasan pemilu di Indonesia.

"Penyelenggara pemilu dan pilkada yang jujur, adil, dan berkualitas ditentukan oleh salah satunya kaum muda yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan organisasi kemahasiswaan," kata Ratna Dewi Pettalolo. (Antaranews)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved