Pemilu 2024, KPU ajak tutup dua potensi praktik politik uang

Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam diskusi pendidikan pemilih dalam pencegahan politik uang pada pemilu dan pemilihan di Jakarta, Selasa (5/10/2021), mengatakan bahwa dampak dari politik uang sangat mencederai demokrasi.

"Menurut sebuah riset, jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4 persen hingga 33,1 persen ini cukup lumayan besar, sangat tinggi kalau dikaitkan dengan standar internasional," kata Ilham Saputra.

Hal itu bahkan menurut Ilham menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara terbesar untuk peringkat politik uang sedunia.

Baca juga: Pemilu 2024: Bawaslu Ajak Masyarakat Berkomitmen untuk Memutus Mata Rantai Politik Uang

Baca juga: Pemilu 2024, Partai Golkar: Usulan Pemungutan Suara pada 15 Mei Harus Disimulasikan

Guna mencegah politik uang terjadi pada penyelenggaraan pemilu mendatang, KPU berupaya memberikan pendidikan pemilih lewat program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

"KPU juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana rusaknya atau negatifnya politik uang dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan," kata Ilham Saputra.

Menurut dia, transaksi politik uang dalam pemilu dan pemilihan akan mengakibatkan pemimpin yang terpilih berperilaku koruptif dan merusak bangsa dan negara.

"Politik uang ini dapat merusak dan mencederai demokrasi itu sendiri, dapat merusak pemimpin-pemimpin yang kita pilih nanti," katanya.

Baca juga: Pemilu 2024, Partai Gerindra Dukung Pemerintah soal Waktu Pemungutan Suara Digelar 5 Mei

Seperti yang dikhawatirkan atau sudah banyak contoh mereka yang terpilih pada pemilu dengan praktik politik uang, kata Ilham Saputra, akan melakukan tindak pidana korupsi.

"Untuk mengembalikan modal dalam politik uang ketika ada transaksi tersebut," katanya lagi.

Oleh sebab itu, Ilham mengharapkan semua pihak dapat berperan serta meminimalisasi, bahkan meniadakan tindakan politik uang dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Memutus Mata Rantai Politik Uang

Sementara itu anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo membuka Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) tingkat dasar tahun 2021, di Kota Ternate, Selasa (5/10/2021).

Baca juga: Pemilu 2024, KPU Lakukan Kajian Usulan Pemerintah Gelar Pemungutan Suara pada 15 Mei

Dalam kesempatan itu Ratna Dewi Pettalolo meminta semua kalangan masyarakat di Maluku Utara (Malut) harus berkomitmen memutuskan mata rantai politik uang yang sering terjadi pada pemilu maupun pilkada, termasuk menghadapi Pemilu Serentak 2024 nanti.

Menurut Ratna Dewi Pettalolo, politik uang akan melahirkan pemimpin dan pemerintahan yang korupsi, hal ini berkaca dari sejumlah kepala daerah yang diproses hukum.

"Sejatinya rekrutmen politik dan proses demokrasi di Indonesia seharusnya melahirkan pemimpin prorakyat," kata Ratna Dewi Pettalolo di Kota Ternate, Selasa.