Pemilu 2024

Pemilu 2024, KPU ajak tutup dua potensi praktik politik uang

Ketua KPU RI Ilham Saputra mengungkapkan, penelitian ada dua modus operandi politik uang yang terjadi di dalam pemilu.

KOMPAS.com/FITRIA CHUSNA FARISA
Komisi Pemilihan Umum (KPU)  RI mengajak semua pihak untuk menutup dua potensi praktik politik uang pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, Selasa (5/10/2021). Foto dok: Ilham Saputra di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Menjelang gelaran Pemilu dan Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU)  RI mengajak semua pihak untuk menutup dua potensi praktik politik uang pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Dalam diskusi pendidikan pemilih dalam pencegahan politik uang pada pemilu dan pemilihan di Jakarta, Selasa (5/10/2021), Ketua KPU RI Ilham Saputra mengungkapkan, penelitian ada dua modus operandi politik uang yang terjadi di dalam pemilu.

"Pertama, modus politik uang dapat dilakukan peserta pemilu dengan tim sukses dan pemilih. Jadi, peserta pemilu itu langsung bertransaksi dengan pemilih," kata Ilham Saputra.

Hal itu sering terjadi dan dikemas dengan praktik-praktik yang memang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

"Nah, yang kedua tentu menjadi catatan kami agar berkaca pada diri sendiri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan, seperti para calon melakukan politik uang kepada penyelenggara pemilu," katanya.

Ilham menyebutkan sudah banyak kasus sebagai bukti bahwa politik uang dengan melibatkan penyelenggara pemilu terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Baca juga: Pemilu 2024, Hakim MK Sebut Terlalu Banyak Pihak Terlibat dalam Pemilu di Indonesia, Ini Akibatnya

Baca juga: Pemilu 2024, Partai Golkar: Usulan Pemungutan Suara pada 15 Mei Harus Disimulasikan

"Sudah banyak kasus yang sudah diselesaikan di beberapa tempat di KPU provinsi, KPU RI, KPU kabupaten/kota. Hal itu tidak bisa kemudian dijadikan contoh," kata Ilham.

Untuk menutup potensi politik uang terhadap penyelenggara, kata Ilham, KPU RI menjalin kerja sama dengan KPK.

"Kami berinisiasi, bertekad untuk membersihkan tindakan-tindakan korupsi di internal sendiri. Tentu saya berharap sekali bahwa politik uang ini bisa meminimalkan atau meniadakan sama sekali dalam pelaksanaan anggaran pemilu dan pilkada," katanya.

Soal politik uang yang terjadi antara peserta dan pemilih, dia mengatakan bahwa pihaknya berusaha menekan potensi tersebut dengan memberikan pendidikan pemilih lewat program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

Baca juga: Pemilu 2024: Bawaslu Ajak Masyarakat Berkomitmen untuk Memutus Mata Rantai Politik Uang

Bahayanya Politik Uang

Sementara itu dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, topik politik uang tidak pernah absen dibahas, didiskusikan, bahkan disemunarkan oleh banyak pihak.

Namun rupanya, praktik politik uang belum bisa hilang dari percaturan politik di Tanah Air, terutama menjelang pemilihan umum hingga pemilihan kepala daerah.

Padahal, sudah tidak diragukan lagi, praktik politik uang sangat merugikan iklim demokrasi yang sedang dibangun dengan susah payah oleh anak bangsa.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved